Dark/Light Mode

Isu Reshuffle Jelang Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

NasDem Merasa Tidak Berhak Masuk Ke Kabinet

Minggu, 20 September 2026 06:50 WIB
Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim. (Foto: NasDem)
Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim. (Foto: NasDem)

RM.id  Rakyat Merdeka - Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026, sudah ramai isu reshuffle alias perombakan kabinet. Partai NasDem yang sekarang masuk barisan pendukung Pemerintah, meski ditawari, bertekad tidak akan masuk Kabinet Merah Putih (KMP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan, partainya tidak merasa berhak mengisi posisi di Kabinet Merah Putih (KMP). Dia mengatakan, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden setelah melakukan evaluasi kinerja pembantunya.

“Merombak kabinet adalah kewenangan tunggal Presiden, beliau yang paling tahu setelah mengevaluasi seluruh pembantunya,” kata Hermawi di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Saat ini tengah ramai isu reshuffle atau perombakan kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. NasDem memiliki peluang untuk masuk kabinet, karena merupakan partai pendukung Pemerintah setelah kalah dalam kontestasi pilpres 2024.

“NasDem mendukung penuh pemerintahan Prabowo hingga akhir periode, terutama melalui 2.200 anggota legislatifnya yang tersebar di tingkat pusat sampai kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca juga : Gelar Muskercab Serentak, PKB Sumbar Rumuskan Program & Kerja Politik

Terkait peluang masuk kabinet, Hermawi mengatakan, NasDem memilih menjaga moral dan etika politik. NasDem, kata dia, tidak memiliki hak untuk mendapatkan kursi menteri karena tidak ikut berkeringat dalam proses Pilpres hingga Prabowo terpilih sebagai Presiden.

“NasDem dengan sepenuh hati ingin menunjukkan kepada publik bahwa NasDem masih memiliki etika yang baik soal kepantasan dan ketidakpantasan. Politik bagi NasDem bukan sekadar kekuasaan mengejar kursi, tapi juga soal kepantasan dan ketidakpantasan dalam etika publik,” tuturnya.

Terpisah, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, keputusan reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Dia mengatakan, Presiden sangat paham kinerja kabinet yang ingin memastikan the right man in the right place.

“Yang penting kinerja pemerintahan semakin solid dan program-program prioritas, termasuk yang menyentuh sektor pertanian dan perikanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat terus berjalan sehingga perekonomian tumbuh, lapangan kerja tercipta,” ujar Daniel, Jumat (18/9/2026).

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno juga menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Pada prinsipnya, kata dia, para menteri merupakan pembantu Presiden.

Baca juga : Kinerja Menurun, INKA Gaspol Turnaround

“Dan Presiden memiliki kedaulatan prerogatif untuk melakukan penyesuaian di dalam pemerintahannya,” ujar Eddy seusai menghadiri Forum Diskusi Aktual (FDA) MPR bertema “Perspektif dan Masukan Pemangku Kebijakan tentang Pentingnya Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (PPIB)” di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan, evaluasi terhadap jajaran kabinet dilakukan secara terus-menerus. Dia mengatakan, secara objektif, para menteri saat ini masih bekerja dengan baik.

“Saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja. Oke,” kata Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Prabowo mengibaratkan kabinet seperti sebuah kesebelasan sepak bola yang memiliki pemain inti dan cadangan. Menurutnya, Pemerintah saat ini masih harus fokus menangani berbagai persoalan mendasar bangsa.

“Saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya. Kita harus fokus kepada hal yang mendasar,” ujarnya.

Baca juga : Antisipasi Dampak Kekeringan, Pemprov Didorong Olah Air Laut Jadi Air Tawar

Prabowo menyebut ketahanan pangan, swasembada pangan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai sejumlah prioritas Pemerintah.

Selain itu, Pemerintah fokus menangani persoalan kelaparan anak, stunting, kemiskinan absolut, dan kemiskinan ekstrem. Efisiensi anggaran juga terus dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara.

“Jadi kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang. Ya tentunya organisasi ini kita selalu harus cari benar-benar the right man in the right place,” tandasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.