BREAKING NEWS
 

Data Kementerian Kehutanan

Karhutla Mereda, Tapi Belum Aman

Reporter : KHOIRUL UMAM
Editor : ADITYA NUGROHO
Selasa, 1 September 2026 08:02 WIB
Menteri Kehutanan Raja Antoni menghadiri Rakor Penanganan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). (Foto: Kemenhut)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Jumlah titik panas atau hotspot tercatat menurun. Meski begitu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengingatkan, ancaman karhutla belum sepenuhnya berakhir.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, berdasarkan evaluasi terbaru, tren penurunan hotspot terlihat di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Namun, kondisi di lapangan belum sepenuhnya aman, terutama di kawasan yang memiliki lahan gambut.

“Secara umum dari statistik yang ada, jumlah hotspot maupun firespot terus menurun,” ujar Raja Juli usai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Griya Agung, Palembang, Senin (31/8/2026).

Menurut Raja Juli, tren penurunan titik panas juga terlihat secara nasional setelah dilakukan operasi pemadaman secara terpadu oleh Pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai unsur terkait. Di Kalimantan Tengah, misalnya, jumlah hotspot yang dua hari sebelumnya mencapai sekitar 1.116 titik kini turun menjadi sekitar 300 titik.

Penurunan juga terjadi di Kalimantan Barat, dari sekitar 800 titik menjadi sekitar 400 titik. Sementara di Sumatera Selatan, jumlah hotspot disebut turun dari 39 menjadi 37 titik.

Baca juga : Pemadaman Karhutla Terkendala Air & Angin

Namun, Raja Juli mengingatkan, penurunan jumlah titik panas tidak serta-merta menandakan persoalan karhutla telah selesai. Menurut dia, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kebakaran.

“Meskipun tidak ada apinya, asap selalu ada. Apabila tidak dilakukan pendinginan berkali-kali, berpotensi menjadi firespot kembali,” katanya.

Karena itu, upaya penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika api telah membesar. Pendinginan dan pemantauan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bara api di bawah permukaan benar-benar padam.

Raja Juli mengatakan, karhutla masih menjadi perhatian serius Pemerintah. Terlebih, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga awal Oktober 2026 sehingga meningkatkan risiko munculnya titik api baru.

Adsense

Cuaca yang relatif kering membuat lahan lebih mudah terbakar dan berpotensi mempercepat penyebaran api. Pemerintah pun terus mewaspadai perkembangan kondisi cuaca dalam beberapa pekan ke depan.

Baca juga : Polisi Kumpulkan Bukti Kejadian Pasca Demo, Masyarakat Jangan Terprovokasi

“Karena kondisi memang tidak baik-baik saja, BMKG sudah mengatakan bahwa kekeringan ini masih akan membersamai kita sampai awal Oktober,” ujar Raja Juli.

Ia menambahkan, fenomena El Nino yang terjadi tahun ini juga menjadi perhatian. Intensitasnya disebut hampir menyamai fenomena El Nino pada 2015, yang menjadi salah satu periode karhutla terparah di Indonesia.

Raja Juli pun meminta seluruh elemen masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan karhutla. Menurut dia, penanganan kebakaran tidak dapat hanya dibebankan kepada Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.

Upaya pencegahan harus dilakukan hingga tingkat paling bawah dengan melibatkan pemerintah desa, RT dan RW, aparat keamanan, Babinsa, serta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran.

Di sisi lain, Pemerintah memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tetap berjalan. Pelaku, baik perorangan maupun korporasi, akan diproses apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.

Baca juga : Muktamar Diwarnai Riak-riak Perdebatan, Ketua Umum NU Dipilih Tim AHWA

“Kami udah melakukan sanksi terhadap enam perusahaan di Kalimantan, sementara kepolisian telah mengumumkan 72 tersangka,” tegas Raja Juli.

Sementara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan sebanyak 53 armada udara untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi prioritas.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, enam provinsi prioritas tersebut yakni, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

"Armada udara kita saat ini ada 53 unit, di mana 19 di antaranya melakukan kegiatan patroli maupun operasi TMC, sedangkan 34 unit untuk membantu operasi pengeboman air melalui helikopter water bombing," kata Berton dalam konferensi pers secara daring, Senin (31/8/2026). [UMM/BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense