RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukum HAM) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan melakukan investigasi mendalam terhadap informasi mengenai keberadaan fasilitas, yang disebut menyerupai apartemen mewah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Informasi tersebut mencuat setelah Ombudsman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke LP Cibinong dan menemukan adanya fasilitas yang disebut setara apartemen mewah, dan diduga digunakan oleh narapidana tertentu.
“Dari berbagai pemberitaan, kita mengetahui bahwa Ombudsman menemukan adanya fasilitas setara apartemen mewah, yang konon digunakan oleh para narapidana tertentu untuk tinggal di sana. Padahal, ini tidak sesuai peruntukannya,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima RM.id, Kamis (24/9/2026).
Yusril memastikan pemerintah tidak ingin langsung mengambil kesimpulan, sebelum memastikan fungsi dan peruntukan bangunan tersebut.
Karena itu, menurutnya, investigasi diperlukan untuk mengetahui apakah bangunan tersebut memang sengaja disediakan sebagai tempat tinggal bagi narapidana tertentu, rumah bagi petugas pemasyarakatan, atau tempat asimilasi bagi warga binaan yang akan segera bebas.
Baca juga : Menko Yusril Soal Bebas Bersyarat Bechi: Bisa Dibatalkan Jika Ada Permainan
“Bangunan apa itu? Apakah itu memang bangunan yang sengaja dibuat untuk dijadikan tempat tinggal oleh narapidana yang sanggup membayar untuk tinggal di sana, ataukah memang itu adalah rumah bagi petugas pemasyarakatan di dalam LP,” ujar Yusril.
“Ataukah itu juga tempat asimilasi bagi warga binaan menjelang bebas, sebelum kembali ke rumahnya,” sambungnya.
Yusril menegaskan, pemerintah akan bersikap objektif dan tidak apriori terhadap temuan tersebut. Karena itu, investigasi akan dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kami tidak ingin apriori, lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini,” tegasnya.
Jika Terbukti, Petugas Ditindak
Yusril menegaskan, apabila hasil investigasi membuktikan adanya fasilitas yang tidak sesuai peruntukan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap petugas maupun pejabat pemasyarakatan yang terlibat.
Baca juga : Terima Suap Rp 4,8 Miliar, Eks Ketua Ombudsman Dituntut 5,5 Tahun Penjara
“Sekiranya temuan Ombudsman itu benar, maka kami tidak akan segan mengambil langkah tegas terhadap petugas dan pejabat pemasyarakatan, yang terlibat dalam pengadaan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan,” tandasnya.
Namun, jika hasil investigasi menunjukkan kondisi yang berbeda dari informasi yang beredar, Yusril berharap Ombudsman memberikan klarifikasi kepada masyarakat. "Supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini,” katanya.
Ajak Media Lihat Langsung
Untuk memastikan fakta di lapangan, Yusril menyebut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah memberikan kesempatan kepada media untuk melihat langsung fasilitas yang menjadi sorotan tersebut.
Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi sebenarnya di dalam LP Cibinong.
“Kami ingin melakukan segala sesuatu secara objektif l, dan mengajak media untuk melihat ke dalam, apa yang sesungguhnya ada di sana,” ujar Yusril.
Baca juga : Yusril: RUU Pemindahan Napi Jangan Dibikin Ribet
Ia berharap proses investigasi dan keterbukaan informasi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah, dalam memperbaiki kinerja sistem pemasyarakatan.
“Kami berharap keterbukaan ini akan terus mendorong kami untuk memperbaiki kinerja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang kemarin telah melakukan sidak,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.