RM.id Rakyat Merdeka - Harga avtur yang melambung menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/9/2026). Pemerintah kini mencari skema untuk menekan kenaikan biaya agar tidak terlalu membebani jemaah.
Irfan mengatakan, kenaikan total biaya penyelenggaraan haji hampir tidak terhindarkan jika melihat perkembangan harga avtur dan sejumlah komponen penerbangan lainnya.
“Kalau biaya penyelenggaraan, totalnya Insya Allah pasti naik, karena dari segi avtur pun sudah luar biasa kenaikannya,” kata Irfan sebelum mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Senin (29/9/2026).
Meski demikian, kata Irfan, Pemerintah masih berupaya menekan beban biaya yang harus ditanggung jemaah. Irfan mengaku telah meminta arahan Presiden Prabowo terkait langkah yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan tersebut.
“Kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi minta arahan Presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu memberatkan jemaah,” ujarnya.
Baca juga : Gus Ipul Ajak Masyarakat Menjadi Agen Perlinsos
Irfan belum mengungkap besaran BPIH 2027 yang akan diusulkan Pemerintah. Menurutnya, angka tersebut masih dalam pembahasan bersama DPR.
“Nantilah kami sampaikan. Kami sedang diskusi terus dengan DPR tentang ini angkanya,” ucapnya.
Dia menjelaskan, kondisi penyelenggaraan haji saat ini berbeda dengan sebelumnya ketika Presiden meminta agar biaya haji dapat ditekan. Saat itu, belum terjadi eskalasi situasi geopolitik di Timur Tengah seperti sekarang.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Pemerintah perlu menghitung ulang sejumlah komponen pembiayaan haji. Kenaikan harga avtur disebut turut berdampak terhadap mahalnya tiket pesawat.
“Mau tidak mau kita harus hati-hati karena semuanya naik. Semua harga naik, pesawat naik, semua pelayanan naik, avtur naik, jadi semua komponen pembentuk biaya haji itu naik,” kata Dahnil.
Baca juga : Golkar Hormati Kritik Parpol Nonparlemen
Selain harga avtur, Dahnil menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kurs dolar yang digunakan tahun lalu berada di kisaran Rp16.500, sedangkan saat ini sekitar Rp17.500.
Saat ini, Kemenhaj fokus menghitung dan menetapkan komponen biaya penyelenggaraan haji yang nantinya dibebankan kepada jemaah maupun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Kemenhaj juga berencana berkoordinasi dengan pimpinan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan maskapai penerbangan untuk membahas komponen biaya penerbangan.
“Saya akan siapkan forum tersendiri bersama dengan pimpinan-pimpinan asosiasi. Nanti saya juga panggil beberapa maskapai terkait dengan umrah, karena force majeure segala macam, ticketing yang juga menjadi keluhan para PPIU, pembatalan, penundaan dan sebagainya,” ungkap Dahnil.
Sebelumnya, BPIH untuk musim haji sebelumnya ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, calon jemaah haji menanggung biaya sebesar Rp54 juta.
Baca juga : PBB Sultra Rampungkan Struktur Kepengurusan
Pada musim tersebut, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah untuk haji reguler, Petugas Haji Daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 jemaah haji khusus. KPJ
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Selasa, 29 September 2026 dengan judul "Harga Avtur Naik, Menhaj Lapor Presiden Pemerintah Cari Cara Tekan Biaya Haji 2027"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.