RM.id Rakyat Merdeka - Kolaborasi antar-stakeholder untuk mempercepat program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya penyediaan rumah rakyat terus digeber.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengalihkan aset negara berupa lahan seluas 45 hektare di Depok, Jawa Barat, kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah.
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan, pengalihan aset tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.
Baca juga : Ara: OTT Di Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Program Perumahan
"Alhamdulillah hasil rapat bersama BPK lahan ini clean and clear dan resmi dialihkan ke Kementerian PKP untuk dimanfaatkan pembangunan rumah susun subsidi bagi MBR. Ini merupakan program prioritas Presiden," ujar Meutya usai rapat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait membahas rencana pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah milik Kementerian Komdigi seluas 45 hektare di Depok untuk mendukung pembangunan rumah susun subsidi bagi MBR di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Menteri asal Golkar ini menjelaskan, pengalihan lahan tersebut merupakan hasil rapat bersama BPK untuk mendukung program perumahan.
"Insya Allah, dengan kolaborasi ini kita bisa segera mengejawantahkan program perumahan Presiden untuk rakyat melalui Kementerian PKP," katanya.
Bentuk Tim Khusus Kawal Lahan Di Depok
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Komdigi dan BPK dalam proses pengalihan aset tersebut.
Baca juga : Kementerian PKP Kawal Nasib 2.400 Konsumen LRT City
"Terima kasih kepada Ibu Menteri Komdigi yang sudah memberikan dukungan luar biasa berupa pengalihan aset seluas 45 hektare di Depok," ujar Maruarar.
Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut, lahan tersebut bahkan lebih luas dibandingkan lahan hibah Meikarta seluas 31 hektare yang juga disiapkan untuk pembangunan rumah rakyat.
"Ini luar biasa. Lahan Komdigi yang dialihkan lebih luas dari lahan Meikarta. Kedua lahan ini akan dimanfaatkan untuk rumah rakyat," tegasnya.
Ara menambahkan, lahan 45 hektare di Depok diproyeksikan mampu menampung sekitar 150 ribu unit hunian. Sementara lahan Meikarta diproyeksikan menampung sekitar 141 ribu unit.
Baca juga : Ara Bertemu Dubes Wang Lutong, China Siap Investasi Teknologi & Perumahan
"Ini terobosan yang luar biasa. Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat Indonesia," katanya.
Untuk mempercepat pembangunan, Kementerian PKP, Komdigi, BPK dan Pemerintah Kota Depok akan membentuk tim khusus gabungan.
Tim ini akan mengawal desain teknis, pola kemitraan dengan investor, hingga memastikan status lahan clean and clear.
Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga tersebut, PKP berharap pembangunan rusun subsidi di Depok dapat segera direalisasikan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.