RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Hukum, HAM, Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), telah menyatakan secara tegas kehendak yang bersangkutan untuk berhenti dari jabatannya.
Dengan begitu, surat tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR. Surat tersebut justru menjadi dasar bagi MPR, untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
"Hal itu dapat dilihat secara jelas dari bunyi surat yang ditandatangani Gibran Rakabuming Raka," kata Yusril dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).
Yusril lalu memaparkan isi paragraf pertama surat Gibran, yang berbunyi;
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri."
Baca juga : Yusril: Saya Bukan Ketua Tim Polemik Ijazah Gibran
Menurut Yusril, pernyataan tersebut merupakan penegasan kehendak untuk berhenti atas inisiatif beliau sendiri, bersifat sepihak, sehingga tidak memerlukan persetujuan MPR.
Bahkan, dalam paragraf selanjutnya, Gibran secara eksplisit meminta MPR menindaklanjuti pernyataan berhentinya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam paragraf keempat suratnya, Gibran menyampaikan:
"Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan."
Permintaan tersebut, menurut Yusril, harus dipahami sebagai permintaan untuk menindaklanjuti konsekuensi konstitusional dari pengunduran diri. Bukan permohonan agar MPR memberikan persetujuan terhadap keputusan pengunduran dirinya.
Baca juga : Serukan Persatuan, Hanura: Gibran Mundur Demi Kepentingan Bangsa
"Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan kemudian menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, UU Pemilu tentang syarat2 calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR," terang Yusril.
Dalam konteks ini, Yusril merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, apabila terjadi kekosongan.
Pasal tersebut berbunyi: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden".
"Dengan begitu, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari, sebagaimana ditentukan UUD 1945," beber Yusril.
Menurutnya, seluruh proses harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan dilaksanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga : Ketua MPR: Ada Waktu 60 Hari Pilih Wapres Pengganti Gibran
"Hal ini penting, agar setiap perubahan dalam penyelenggaraan jabatan kenegaraan tetap berlangsung berdasarkan prinsip negara hukum dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.