RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Provinsi Papua perlu melakukan percepatan realisasi anggaran, pasalnya hingga kini realisasi total belanja yang bersumber dari earmaked atau kebijakan alokasi sebesar delapan persen Dana Alokasi Khusus (DAK)/Dana Bagi Hasil (DBH) baru mencapai 14,69 persen dari Rp 1,8 triliun lebih.
Baca juga : Transformasi Subholding Pertamina Percepat Investasi
"Padahal sudah di September 2021, sehingga ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah," ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Penanganan dan Vaksinasi Covid-19 bersama Forkompimda serta kepala daerah se-Papua di Kota Jayapura, Sabtu (4/9).
Baca juga : Rumah Perdamaian SKSG UI: PON Papua Perekat Solidaritas Nasional
Sedangkan realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan, katanya, juga baru mencapai 16,70 persen dari anggaran Rp 256 miliar lebih yang disediakan."Untuk dukungan vaksinasi juga baru mencapai 8,62 persen dari total anggaran Rp 395 miliar lebih," ujarnya.
Baca juga : Airlangga Sebut Penanganan Covid-19 Di Papua Sudah Baik
Ia menjelaskan anggaran sudah disediakan pusat, tetapi belum dicairkan dan ini menjadi catatan penting karena sedang menangani Covid-19."Kami harap dalam empat bulan ini, anggaran yang sudah didrop pemerintah bisa direalisasikan," ujar Airlangga.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.