RM.id Rakyat Merdeka - Wirausahawan merupakan pondasi dari ekonomi modern yang dinamis. Mereka menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang ada, mendorong inovasi, dan membuka lapangan kerja yang berkelanjutan.
Negara-negara yang berhasil memperkuat struktur kewirausahaannya terbukti mampu menavigasi krisis ekonomi global, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pusat wirausaha di Asia.
Namun potensi ini tidak akan berkembang optimal tanpa pembenahan serius terhadap hambatan struktural yang menggerogoti ekosistem bisnis nasional. Salah satu hambatan paling mendesak yang perlu segera ditangani adalah praktik premanisme dan pungutan liar (pungli).
Baca juga : Tinjau Layanan Kesehatan Rakyat, Ibas Pastikan Program CKG Merata Di Seluruh Indonesia
Fenomena ini bukan sekadar persoalan kriminalitas kecil yang berserakan di pinggir jalan. Di banyak wilayah, premanisme telah menjelma menjadi jejaring kekuasaan informal yang menyusup ke dalam sistem birokrasi, layanan publik, bahkan pengawasan regulatif.
Di sisi lain, pungli muncul dari tumpang tindih aturan dan lemahnya tata kelola, menjadikan celah-celah administratif sebagai ruang subur bagi praktik koruptif. Bagi pelaku usaha, terutama wirausahawan pemula dan UMKM, tekanan dari luar sistem ini menjadi beban yang tidak hanya menyulitkan keberlanjutan usaha, tetapi juga menumpulkan semangat untuk berkembang.
Padahal, UMKM menyumbang lebih dari 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja Indonesia. Kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian global. Namun kontribusi besar itu seringkali tidak sebanding dengan perlindungan yang mereka terima.
Baca juga : Lebaran Sudah Dekat Nih, Kapan iPhone 16 Rilis di Indonesia?
Dalam kondisi ekosistem usaha yang tidak kondusif, keinginan untuk bertahan saja sudah menjadi perjuangan. Maka membangun iklim wirausaha yang bersih, adil, dan aman bukanlah agenda tambahan, melainkan inti dari strategi pembangunan nasional ke depan.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam visi Asta Cita telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun. Sebuah target yang ambisius dan realistis jika diletakkan di atas fondasi transformasi struktural.
Salah satu elemen utama dari fondasi ini adalah kehadiran Danantara Indonesia, sebuah lembaga pengelola investasi strategis yang dibentuk untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara serta menarik investasi global guna mendukung pembangunan nasional.
Baca juga : Dubes Djauhari Oratmangun Dukung AI Blockchain Center Indonesia
Nama “Daya Anagata Nusantara” yang berarti “energi masa depan Indonesia” mengandung pesan simbolik: bahwa kekuatan negeri ini ada pada kemampuan kita mengelola masa depan secara bijak, bersih, dan progresif. Agar Danantara dapat menjalankan mandatnya secara efektif, maka seluruh ekosistem yang menopang aktivitas investasinya harus berada dalam kondisi yang sehat.
Lingkungan bisnis yang penuh risiko non-ekonomi, seperti pungli dan premanisme, menjadi penghambat serius bagi strategi investasi jangka panjang. Investor, baik dalam maupun luar negeri, tidak hanya mencari peluang keuntungan, tetapi juga kestabilan dan prediktabilitas.
Maka, penguatan kelembagaan seperti Danantara harus disertai dengan perbaikan menyeluruh terhadap iklim usaha nasiona, mulai dari penyederhanaan perizinan, penegakan hukum yang konsisten, hingga penghapusan biaya-biaya tidak resmi yang membebani pelaku usaha.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.