Sebelumnya
Kedua, tidak ada salahnya kita melakukan komparasi dengan negara besar, khususnya Rusia yang berpengalaman dalam menjaga kedaulatan pangannya. Saat ini, Rusia disanksi oleh 45 negara, dan dalam keadaan perang modern, tapi tetap mengalami swasembada pangan: produksi gandum 1,2 miliar ton dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2024 produksi gandum Rusia 82,5 juta ton. Rusia juga tetap sebagai pemain utama gandum di pasar global. Rusia mengekspor gandum ke Turki, Mesir, Latvia dan beberapa negara Afrika secara siginifikan. Bahkan di tengah terpaan segala sesuatu macam sanksi, ekonomi Rusia pada tahun 2024 tetap tumbuh 4,1 persen. Tetangga sebelah (Jerman ) malah ekonominya terkontraksi ekonominya 0,2 persen. Mengapa bisa? Karena antara lain faktor kepemimpinan nasional yang kuat, stabilitas politik yang kondusif, ketahanan dan kedaulatan pangan yang sangat kuat, perkembangan yang pesat di bidang riset bioteknologi, teknologi nuklir, teknologi militer. Seorang teman bercerita keberhasilan teknologi militer Iran membuat dunia tersentak: karena berhasil menembus Iron Dome yang dibanggakan Israel berkat kerja sama militer dengan Rusia. Karena prioritas kita adalah ketahanan dan kedaulatan pangan, ada baiknya kerja sama riset dan pengembangan bio teknologi dengan Rusia bisa lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang.
Ketiga, data Kementerian Pertanian mengungkapkan dalam rentang waktu tahun 2015-2019-berarti pada masa Rezim sebelumnya- telah terjadi pengurangan jumlah lahan sawah dari 8,09 juta hektar pada tahun 2015 menjadi 7, 46 juta hektar pada tahun 2019. Sedangkan menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi non sawah di Indonesia mencapai sekitar 150.000 per tahun. Data ini menunjukkan pentingnya Food Estate yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara prudent dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk akuntabilitas dari proses yang dilaksanakan di lapangan.
Keempat, upaya diversifikasi pola makanan utama masyarakat pada masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan, sehingga ketergantungan pada beras dan mie bisa berkurang, paling tidak pola makanan masyasrakat di Indonesia menjadi lebih beraneka ragam.
Baca juga : Stop Kekerasan Pada Dokter Dan Tenaga Kesehatan
Kelima, mengingat peran Bulog sebagai pelaksana "buffer stock" tentu ada cost sebagai risiko karena harus menyerap gabah petani berapapun jumlahnya dan melakukan operasi pasar pada saat dibutuhkan. Ini semua memerlukan dana besar supaya tidak memberikan tekanan pada fiskal kita yang kemampuannya sedang terbatas. Sebaiknya proyek mercusuar IKN dimoratororium dulu, anggarannya dialihkan ke Bulog yang lebih mendesak dan urgent: IKN cukup dialokasikan dana terbatas hanya untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah terbangun supaya penyusutannya tidak terlalu besar. Di samping itu, diperlukan kesadaran semua pihak bahwa Bulog menjalankan tugas operasional yang strategis dalam mengelola cadangan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani maka bila dalam melaksanakan tugas nasional tersebut telah dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, bila ternyata mengalami sedikit masalah finansial; jangan serta merta dianggap sebagai "dosa besar" dan tindakan melawan hukum.
Keenam, institusi kampus dan lembaga riset sudah sepatutnya melakukan riset yang terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan: mulai dari persoalan di hulu sejak proses produksi sampai ke hilir tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau. Tentu saja diharapkan hasil riset yang aplikatif di lapangan dan bukan sekadar memenuhi nilai kum dan mengisi rak perpustakaan serta jurnal ilmiah.
Riset bukan saja harus dilakukan oleh lembaga pemerintah dan universitas, tapi juga dapat oleh kalangan swasta seperti yang sudah berjalan di bidang obat-obatan. Para pakar dan peniliti bebas menyampaiikan temuannya di forum ilmiah. Namun, kearifan juga perlu dilakukan, bila penyampaian temuan dan pendapat secara vulgar berpotensi menimbulkan "kegaduhan" yang tidak perlu di tengah masyarakat. Pihak terkait juga diminta siap berdialog dengan para ilmuwan yang juga merupakan aset bangsa dan bekerja juga untuk kepentingan negara.
Baca juga : OTT di Jakarta, KPK Amankan Direksi Inhutani V
Ketujuh, kasus beras oplosan memberikan pelajaran berharga: dimanapun selalu ada orang serakah dan secara sadar melakukan fraud merugikan orang lain di tengah-tengah upaya Pemerintah secara intensif berusaha mensejahterakan petani dan menjamin ketersediaan pangan berkualitas serta terjangkau. Ke depan perlu dikembangkan 'surveilance' terhadap semua rangkaian tahapan program ketahanan pangan. Sehingga bila ada persoalan dan masalah dapat terdeteksi sedini mungkin dan diambil langkah persuasif, preventif, bahkan represif bila diperlukan. Hal ini dapat dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat masalah yang timbul. Bila perlu dilakukan tindakan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku: tanpa menimbulkan eskalasi yang tidak kondusif dalam rangkaian aktifitas produksi dan pasca produksi pangan. Diharapkan tidak ada proses pengadaan pangan yang berhenti karena ada proses penindakan. Data surveilance bukan saja dapat digunakan untuk penindakan dini tapi juga untuk materi sosialisasi dan penyuluhan kepada semua pelaku usaha dibidang pangan. Semoga Indonesia berdaulat di bidang pangan. InsyaAllah.
Oleh: Rizal Djalil
Penulis Adalah Politisi Senior, Anggota Komisi Keuangan DPR RI 1999-2009, Mantan Ketua BPK RI & pernah Memimpin Audit Ketahanan Pangan Tahun 2015.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.