Fenomena Penumpukan Sampah di Perkotaan
Oleh: Tantan Hermansah
Tangerang Selatan adalah kota yang, secara sosiologis, hidup tanpa pinggiran. Ia diapit oleh Jakarta, Depok, Bogor, dan Kabupaten Tangerang, tanpa ruang buangan yang betul-betul bisa disebut “belakang rumah”. Dalam konfigurasi semacam ini, sampah tidak pernah benar-benar pergi—ia hanya berpindah, menumpuk, dan suatu saat kembali dalam rupa krisis.
Dari perspektif yang lain, masalah sampah di kota seperti Tangerang Selatan bukan sekadar soal volume, apalagi sekadar urusan teknis pengangkutan. Ia adalah cermin relasi sosial antara warga dan negara, antara perilaku dan kebijakan, antara ruang yang kian padat dan kesadaran yang tak pernah benar-benar disiapkan.
Di sinilah persoalan sampah menarik dibaca secara sosiologis, khususnya dari teori dualitas strukturnya Antony Giddens. Di mana dalam cara pandang ini, sebuah realitas sosial merupakan ranah terjadinya interaksi antara kebijakan struktur dan sekaligus perilaku dan kebiasaan masyarakat sehari-hari.
Kota Padat, Struktur Rapuh
Dalam kerangka strukturalisme Giddens, penumpukan sampah adalah hasil dari duality of structure: struktur membentuk perilaku, tetapi perilaku yang diulang setiap hari justru memperkuat atau merapuhkan struktur itu sendiri.
Baca juga : Pramono Ancam Beri Sanksi Tegas Pembuang Sampah Ke Kali
Struktur pengelolaan sampah—regulasi, infrastruktur, anggaran, hingga kerja sama regional—di Tangerang Selatan tampak bekerja dalam logika administratif, bukan logika sosial. Aturan ada, tetapi tak selalu hidup. Tempat sampah tersedia, tetapi tak selalu bermakna. Kebijakan berjalan, tetapi sering kali tertinggal oleh laju pertumbuhan penduduk, migrasi masuk, dan pola konsumsi urban yang semakin eksesif.
Di sisi lain, kota tumbuh dengan cepat; tetapi struktur pengelolaan sampah tumbuh pincang, terseok-seok tidak bisa mengimbanginya. Akibatnya, sekali terjadinya stuck, maka seperti yang kita lihat. Pemandangan tidak indah langsung mencocok mata, disamping bau yang menampar.
Agensi yang Terbentuk, Bukan Sekadar Salah
Di sisi lain, perilaku masyarakat kerap dituding sebagai akar masalah: membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah dari rumah, dan abai terhadap dampak jangka panjang. Namun, perspektif sosiologis menolak cara pandang yang menyederhanakan warga sebagai pelaku tunggal kesalahan.
Mengapa? Karena perilaku tidak lahir di ruang hampa.
Ketika warga tidak memilah sampah, sering kali itu bukan karena tidak peduli, melainkan karena tidak ada sistem yang konsisten menampung hasil pemilahan. Ketika orang membuang sampah di lahan kosong, itu sering kali karena negara tidak hadir secara fungsional di ruang-ruang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam bahasa Giddens, agensi warga justru dibentuk oleh struktur yang setengah hadir: ada aturan, tetapi tanpa konsekuensi; ada imbauan, tetapi tanpa teladan; ada program, tetapi tanpa kesinambungan.
Waktu, Ruang, dan Ledakan Sampah
Baca juga : 2 Rekrutan Anyar Persija Mulai Tunjukkan Peran
Masalah sampah juga tidak bisa dilepaskan dari persilangan waktu dan ruang. Tangerang Selatan mengalami dinamika kepadatan penduduk yang tinggi—migrasi masuk dari berbagai daerah, pertumbuhan perumahan, dan perubahan fungsi ruang yang cepat.
Pada waktu-waktu tertentu—akhir pekan, acara besar, musim hujan—sampah meledak dalam hitungan jam. Sistem yang tidak dirancang secara spasial-temporal akhirnya kewalahan. Sampah yang menumpuk hari ini adalah hasil dari kegagalan membaca pola kemarin dan ketidaksiapan menyambut esok hari.
Di sini, sampah bukan hanya residu konsumsi, melainkan indikator kegagalan perencanaan kota.
Jika diperdalam, maka pemaknaan terhadap sampah bisa dianggap sebagai gejala relasi sosial. Maka dari itu penumpukan sampah adalah gejala dari relasi yang timpang antara lain: Pertama, relasi negara yang masih memposisikan warga sebagai objek sosialisasi, bukan subjek pengelolaan; Kedua, relasi kebijakan yang lebih sibuk mengurus hilir, ketimbang membongkar hulu persoalan; dan Ketiga, relasi kota yang rakus tumbuh, tetapi enggan merawat sisa-sisanya.
Sampah adalah bentuk protes diam. Ia menumpuk bukan karena tidak ada solusi, melainkan karena solusi sering kali tidak berpijak pada realitas sosial warga.
Jalan Keluar Mengubah Struktur dan Kebiasaan
Dalam perspektif strukturalisme, solusi tidak bisa parsial. Edukasi tanpa infrastruktur hanya akan melahirkan kelelahan moral. Infrastruktur tanpa perubahan perilaku hanya akan mempercepat kerusakan.
Pendidikan lingkungan harus dimulai sejak dini—PAUD hingga pendidikan menengah—bukan sebagai materi tambahan, melainkan sebagai habitus. Bukan sekadar tahu membuang sampah pada tempatnya, tetapi memahami mengapa sampah harus diperlakukan secara etis.
Baca juga : Pelni Sukses Layani 542 Ribu Penumpang Selama Nataru
Pada saat yang sama, kebijakan harus berani beranjak dari pendekatan administratif menuju pendekatan sosial: melibatkan warga, membaca pola hidup mereka, dan membangun sistem yang konsisten dari rumah tangga hingga tingkat kota.
Sampah dan Martabat Kota
Pada akhirnya, cara sebuah kota mengelola sampah adalah cara ia memandang warganya. Kota yang membiarkan sampah menumpuk sesungguhnya sedang membiarkan relasi sosialnya membusuk perlahan.
Tangerang Selatan—dan kota-kota serupa—tidak kekurangan teknologi, tidak pula kekurangan regulasi. Yang masih kurang adalah keberanian untuk membaca sampah sebagai soal kemanusiaan, bukan sekadar urusan kebersihan.
Karena sampah, pada akhirnya, bukan hanya tentang apa yang kita buang—melainkan tentang bagaimana kita hidup bersama. [*]
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.