Ditetapkan Tersangka, Yaqut Akan Segera Dipanggil dan Ditahan KPK

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Dia juga akan segera ditahan.

“Tentu secepatnya, karena KPK tentu juga ingin agar proses penyidikan bisa berjalan efektif,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).

Selain Yaqut, dalam perkara ini komisi antirasuah juga menetapkan mantan staf khusus Menag era Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Budi menjelaskan, Gus Alex menjadi tersangka lantaran penyidik mempertimbangkan peran aktifnya dalam proses diskresi pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai prosedur. Serta, pendistribusian dari kuota haji tersebut.

“Juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau biro travel haji kepada oknum di Kementerian Agama (Kemenag) ini,” tuturnya.

Berdasarkan undang-undang, seharusnya kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu yang diperoleh Indonesia pada 2024 dialokasikan sebanyak 92 persen untuk kuota haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Baca juga : Lawan Persija, Marc Klok: Ini Soal Pride dan Rivalitas

Namun, atas diskresi Yaqut, jumlahnya dibagi rata, yakni 50:50. Hal ini menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan perhitungan awal KPK, kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Temuan ini akan dikoordina­sikan lebih lanjut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” beber Budi.

KPK sudah dua kali memeriksa Yaqut dalam penyidikan, yakni Senin (1/9/2025) dan Selasa (16/12/2025). Pada pemeriksaan pertama, Yaqut diperiksa selama 9 jam. Sementara yang kedua, selama 8,5 jam.

Dalam pemeriksaan, penyidik mencecar Yaqut mengenai dugaan aliran dana kepada oknum pegawai Kemenag yang diduga bersumber dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel haji terkait jual beli kuota tambahan.

Pendalaman terkait aliran uang ini turut menjadi rangkaian dalam menghitung kerugian negara yang timbul.

Baca juga : Diresmikan Februari, Taman Bendera Pusaka Punya Jogging Track Sekeren GBK

Usai menjalani pemeriksaan kedua, Yaqut bungkam mengenai materi pemeriksaannya. Dia hanya mengaku telah menyampaikan apa yang diketahuinya ke penyidik.

“Lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya,” ucap Yaqut.

Sementara kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini menyatakan, kebijakan diskresi pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang diambil kliennya, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut yakni, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan haji,” ujar Mellisa kepada wartawan usai mendampingi Yaqut menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK.

Menurut Mellisa, acuan diskresi juga termuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2021 yang mengatur mengenai kebijakan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan.

“Diskresi tersebut dilakukan untuk kepentingan pelayanan dan keselamatan jemaah, bukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.

Baca juga : KPK Masih Tunggu Nilai Kerugian Negara Dari BPK

Sekadar latar, kasus dugaan korupsi kuota haji ini naik ke tahap penyidikan pada Jumat (8/8/2025). KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Artinya, belum ada tersangka.

Meski begitu, pada 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk tiga orang.

Ketiganya yakni, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

KPK juga sudah menggeledah sejumlah tempat. Di antaranya, rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direk­torat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemen­terian Agama.

Beberapa barang bukti disita. Di antaranya dokumen, Ba­rang Bukti Elektronik (BBE), termasuk handphone, hingga mobil Toyota Innova Zenix dan properti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.