Sebelumnya
Dia menegaskan, saat ini pihaknya masih melarang pengiriman pekerja domestik Indonesia ke Brunei, sampai MoU tersebut dituntaskan bersama Pemerintah setempat. Namun sayangnya, kata Dubes, meski telah dilarang, KBRI kerap menemukan banyak PMI ilegal yang dikirim ke Brunei.
Untuk itu, Sujatmiko berharap, Kowani dapat membantu mencegah pengiriman pekerja domestik ilegal ke Brunei dengan penjagaan ketat di Indonesia.
Baca juga : Dialog Awal Tahun Dengan Mahasiswa Indonesia
Setelah pertemuan, Dubes RI dan delegasi Kowani berkunjung ke gedung penampungan (shelter) PMI perempuan, di belakang kantor KBRI Bandar Seri Begawan. Ketua Umum Kowani pun memberikan semangat kepada 21 orang perempuan yang kini tengah menghadapi masalah di Brunei agar tidak putus asa dan sabar menunggu, hingga dapat kembali ke Tanah Air.
Sepanjang 2022, sebanyak 510 kasus yang dihadapi PMI diadukan dan dikonsultasikan ke KBRI Bandar Seri Begawan. Kasus-kasus yang mereka hadapi antara lain pelecehan seksual oleh majikan, overstay, kekerasan fisik atau pemukulan, dan gaji tidak dibayar hingga bertahun-tahun.
Baca juga : Ngariung Bareng WNI Di Tengah Dinginnya Khartoum
Pada 2022, KBRI Bandar Seri Begawan juga telah berhasil memperjuangkan hak-hak finansial PMI, meliputi gaji yang tidak dibayar, kompensasi, dan klaim asuransi sebesar Rp 2,4 miliar.
Delegasi Kowani berada di Brunei Darussalam hingga Sabtu (7/1), untuk menghadiri kegiatan ASEAN Confederation of Women’s Organization (ACWO) di Bandar Seri Begawan. Delegasi ini dipimpin langsung Ketua Umum Kowani, didampingi Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, Tantri Dyah Kiranadewi, dan Pengurus Bidang Hubungan Luar Negeri, Irma Purbawati Wisnandar. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.