RM.id Rakyat Merdeka - Mahkamah Agung (MA) Bangladesh menghapus sebagian besar kuota sebagai pegawai negeri setelah protes besar-besaran mahasiswa yang menewaskan lebih dari 100 orang.
Awalnya, Pemerintah menyediakan 30 persen kuota pegawai negeri untuk anak veteran perang kemerdekaan dari Pakistan pada 1971. Namun, putusan pengadilan Minggu (21/7/2024) menyebutkan kuota untuk anak veteran 5 persen, dan dua persen lain untuk kategori lain.
Menteri Hukum Anisul Huq mengatakan, Pemerintah akan mengimplementasikan putusan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Berbicara kepada BBC, Huq juga membantah bahwa PM Hasina telah kehilangan cengkeramannya di Bangladesh. Ia bahkan menyalahkan kelompok oposisi ikut berunjuk rasa dan menghancurkan simbol-simbol pembangunan Bangladesh".
Beberapa koordinator demonstrasi mengatakan, aksi akan terus berlanjut sampai Pemerintah mengambil tindakan.
Baca juga : Bangladesh Rusuh Gegara Kuota PNS, 133 Tewas, Kampus Dirazia
"Kami memuji putusan pengadilan. Tapi tuntutan utama kami adalah kepada pihak eksekutif," kata salah seorang koordinator, Nusrat Tabassum.
Tuntutan para mahasiswa juga mencakup keadilan bagi para pengunjuk rasa yang terbunuh dalam beberapa hari terakhir, pembebasan para pemimpin protes yang ditahan, pemulihan layanan internet dan pengunduran diri para menteri.
Jalan-jalan di Dhaka sepi karena jam malam hari kedua diberlakukan. Tetapi bentrokan sporadis terus berlanjut bahkan setelah keputusan mahkamah agung.
Sekitar 115 orang diketahui telah tewas, namun media lokal melaporkan jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Setidaknya 50 orang tewas pada hari Jumat saja.
Baca juga : Belanda Vs Turki, The Orange Bertekad Hapus Sejarah Buruk
Pemerintah Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina menghapus sistem kuota pada 2018, tetapi pengadilan yang lebih rendah memberlakukannya lagi bulan lalu. Hal ini yang memicu protes berdarah.
Demonstrasi ini adalah yang terbesar sejak PM Hasina yang berkuasa sejak 2009, dan terpilih kembali untuk masa jabatan keempat berturut-turut tahun ini.
Para mahasiswa turun ke jalan, menuntut sistem berbasis prestasi menggantikan sistem kuota yang mereka anggap diskriminatif. Aksi protes semakin memanas pekan lalu.
Polisi menembakkan gas air mata, peluru karet, dan granat asap untuk membubarkan para aktivis yang memenuhi jalan dan kampus. Untuk memulihkan ketenangan, Bangladesh memberlakukan jam malam penuh menjelang putusan Pengadilan Tinggi, yang akan tetap berlaku hingga setidaknya pukul 3 petang, Minggu.
Baca juga : Mina Diguyur Hujan, Jemaah Haji Rayakan dengan Suka Cita
Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan mengatakan jam malam akan dilonggarkan selama dua jam agar masyarakat dapat menimbun persediaan sebelum melanjutkan jam malam.
Putusan itu muncul setelah berminggu-minggu demonstrasi — sebagian besar dipimpin oleh mahasiswa. Para pengunjuk rasa berpendapat sistem kuota menguntungkan pendukung PM Hasina, yang partainya Liga Awami memimpin gerakan kemerdekaan, dan mengatakan sistem itu harus diganti dengan sistem berbasis prestasi.
Hasina membela sistem kuota, dengan mengatakan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan tertinggi atas kontribusi mereka dalam perang melawan Pakistan, terlepas dari afiliasi politik mereka.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.