RM.id Rakyat Merdeka - Duta Besar (Dubes) Brazil untuk Indonesia George Monteiro Prata menerima kunjungan anggota Ombudsman Hery Susanto di kantornya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Kunjungan Hery dan beberapa stafnya ini untuk membahas pengalaman Brazil yang pernah memindahkan ibu kota dari Rio de Janerio ke Brazilia pada 1960.
Dalam keterangan tertulis Ombudsman, Kamis (10/10/2024), pihaknya ingin mengetahui kunci kesuksesan Brazil dalam perpindahan ibu kota negara untuk merampungkan kajian mereka terkait kesiapan infrastruktur dalam pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Menanggapi permintaan tersebut, Dubes Prata menekankan, membangun ibu kota yang baru bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan simbol kekayaan Indonesia di mata dunia.
Baca juga : Ini, Harapan Indonesian Petroleum Association Pada Pemerintahan Baru
“Ada beberapa perbedaan pembangunan IKN dan perpindahan ibu kota di Brazil,” ujar Dubes Prata.
Di Brazil, kata dia, hampir semua dana perpindahan ibu kota berasal dari Anggaran Pen dapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak menggunakan teknologi yang canggih.
Awalnya, saat akan memindahkan ibu kota, Brazilia juga sempat mengalami permasalahan. Para pegawai negeri sipil tidak mau pindah ke ibu kota baru, meski telah diberikan gaji dua kali lipat dan rumah gratis. Meski demikian, lambat laun, mereka pun mau pindah secara sukarela ke ibu kota baru.
“Sekarang Brazilia tingkat pendapatannya lebih tinggi dibanding kotakota lain di Brazil. Kami memberikan masukan untuk memperhatikan tentang habitat lokal yang berdampak nantinya saat melakukan pembangunan,” pesan Dubes Prata.
Baca juga : Dubes Jerman Untuk Indonesia Ina Lepel: Sosis & Spaetzle Meriahkan Hari Persatuan Jerman
Mendapat masukan ini, Hery mengamini memindahkan ibu kota bukanlah hal mudah.
“Pro dan kontra pasti ada da lam pemindahan ibu kota. Karena pada dasarnya Indonesia memiliki beberapa kesamaan dengan Brazil,” ujarnya.
Hery mengatakan, pemindahan IKN merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah yang diharapkan dapat mengubah orientasi pemba ngunan menjadi lebih berkeadilan dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.
Namun demikian, pemindahan ibu kota negara membutuhkan waktu dan proses yang panjang, serta memiliki berbagai tantangan. Seperti keberlanjutan pembangunan, aspek lingkungan, kesiapan infrastruktur hingga pe menuhan kebutuhan dasar.
Hery menjelaskan kebutuhan dasar dimaksud, yakni kesehatan, pendidikan serta akulturasi budaya. Termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan publik di Pemerintahan Pusat.
Mengingat begitu luas dan kompleksnya unsur-unsur pendukung IKN nantinya, Ombudsman ingin memastikan dan mengawal agar pelayanan publik berjalan baik. Khususnya dari sisi kesiapan infrastruktur di IKN, termasuk pada masa awal pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.