RM.id Rakyat Merdeka - Kabinet Israel dilaporkan akan segera menggelar pertemuan yang membahas persetujuan gencatan senjata, untuk sementara mengakhiri permusuhan dengan milisi Lebanon, Hizbullah.
Gencatan senjata yang diusulkan berlangsung selama 60 hari itu, disebut akan mencakup penarikan pasukan Israel dari Lebanon. Sebagai balasannya, Hizbullah akan mengakhiri kehadirannya di selatan Sungai Litani, yang berjarak sekitar 30 km (18 mil) arah utara perbatasan internasional.
Posisi Hizbullah di wilayah tersebut digantikan oleh pasukan Angkatan Darat Lebanon.
Ironisnya, ketika para diplomat menyatakan bahwa kesepakatan sudah dekat pada Senin (25/11/2024), pertempuran sengit masih terus berlanjut.
Otoritas Lebanon melaporkan sedikitnya 31 orang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon selatan. Hizbullah pun menembakkan rentetan roket ke Israel.
Baca juga : KP2MI Dan Kemenlu Bahas Penguatan Pekerja Migran Indonesia
Melansir Haaretz, para menteri Israel diperkirakan akan memberikan suara dalam pertemuan soal gencatan senjata.
Sementara Reuters yang mengutip pernyataan seorang pejabat senior Israel mengatakan, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyetujui isi perjanjian gencatan senjata.
Reuters juga melaporkan, empat sumber senior Lebanon mengatakan, AS dan Prancis yang merupakan sekutu lama Lebanon, akan segera mengumumkan gencatan senjata.
Channel 12 Israel memperkirakan, kemungkinan kesepakatan gencatan senjata Israel dan Lebanon akan meliputi:
- Gencatan senjata bersama
- Kehadiran Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Lebanon hingga 60 hari
- Tentara Lebanon menggantikan IDF, saat mereka mundur
- Tidak ada zona penyangga yang diduduki Israel di Lebanon selatan
- AS mengepalai komite lima negara yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata
- Pemerintah Lebanon mengawasi pembelian dan produksi senjata di negara tersebut.
Dalam konteks ini, AS akan mengeluarkan surat yang mengakui hak Israel untuk menyerang Lebanon, jika Hizbullah dianggap melanggar perjanjian tersebut.
Baca juga : AS Nggak Serius Stop Perang Di Timur Tengah
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu disebut telah menyetujui kesepakatan tersebut secara prinsip.
"Tidak ada hambatan serius untuk gencatan senjata, kecuali Netanyahu berubah pikiran," ujar Wakil Ketua Parlemen Lebanon, Elias Bou Saab, kepada Reuters.
Soal ini, pada Senin (25/11/2024), Presidensi Prancis mengatakan negosiasi telah maju secara signifikan. Mereka mendesak Israel dan Hizbullah untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.
"Kami yakin, kami telah semakin dekat untuk mencapai titik," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby.
Namun, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir menentang gencatan senjata. Menurutnya, Israel harus terus berperang hingga mencapai kemenangan mutlak.
Baca juga : AS Keras Kepala, Kembali Gunakan Hak Veto Tolak Gencatan Senjata Di Gaza
Lewat platform media sosial X, Ben-Gvir mengingatkan Netanyahu untuk membatalkan rencana gencatan senjata.
"Belum terlambat untuk menghentikan perjanjian ini!" tulisnya.
Otoritas berwenang Lebanon mengatakan, kesepakatan gencatan senjata apa pun harus dibatasi pada ketentuan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701, yang mengakhiri perang tahun 2006 antara Hizbullah dan Israel.
Resolusi tersebut mencakup penarikan pasukan dan senjata Hizbullah di wilayah antara Garis Biru - perbatasan tidak resmi antara Lebanon dan Israel - dan sungai Litani, sekitar 30 km (18 mil) dari perbatasan dengan Israel.
Israel mengatakan, hal itu tidak pernah sepenuhnya dihormati. Sementara Lebanon mengatakan, pelanggaran Israel termasuk penerbangan militer di atas wilayah Lebanon.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.