RM.id Rakyat Merdeka - Memperingati Hari Internasional Tanpa Toleransi terhadap Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau khitan perempuan, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan United Nations Population Fund (UNFPA) mengadakan forum yang dihadiri para pemangku kepentingan nasional di Jakarta, 18 Februari lalu.
Menurut UK Embassy Jakarta, Senin (24/2/2025), acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran, memperkuat kolaborasi, dan mempercepat kemajuan dan upaya menuju penghapusan praktik khitan perempuan di Indonesia. Sesuai sasaran UNFPA, yakni mencapai akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi (termasuk keluarga berencana), memajukan hak reproduksi, hingga mengurangi angka kematian ibu.
Forum ini menghadirkan para pejabat tinggi pemerintah Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), serta Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), lembaga swadaya masyarakat (LSM), orang muda, serta penyintas.
Baca juga : Lelang Frekuensi Diharapkan Buka Peluang Akses Internet Murah
Di Indonesia, 46,3 persen perempuan berusia 15-49 tahun pernah menjalani P2GP, berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN 2024). Menurut laporan global UNICEF tahun 2024, lebih dari 230 juta anak perempuan dan perempuan di dunia yang hidup saat ini telah mengalami P2GP. Dan lebih dari 68 juta anak perempuan berisiko mengalami P2GP dari 2020 hingga 2030, dengan rata-rata lebih dari 4 juta anak perempuan per tahun.
Sebuah studi pada 2024 yang dilakukan Universitas Birmingham, Inggris, mengungkap P2GP sebagai penyebab utama kematian di 15 negara Afrika yang menjadi subjek penelitian. Dan diperkirakan menyebabkan lebih dari 44.000 kematian setiap tahunnya.
Dampak biaya P2GP juga besar, dengan perkiraan 1,4 miliar dolar AS per tahun yang dihabiskan untuk pengobatan akibat komplikasi kesehatan akibat P2GP.
Baca juga : Resmi Dilantik, ASR-Hugua Siap Dukung Kebijakan Pusat
Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia Amanda McLoughlin mengatakan, P2GP adalah salah satu manifestasi paling ekstrim dari ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis seumur hidup.
"Praktik berbahaya ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dilanjutkan," katanya dalam keterangan pers UK Embassy Jakarta.
Hassan Mohtashami, Perwakilan UNFPA Indonesia mengatakan semua orang untuk ikut terlibat; pemerintah, mitra pembangunan, profesional dalam bidang kesehatan, pemimpin agama, LSM, aktivis hak asasi manusia, semua elemen bersatu sebagai sebuah aliansi.
Baca juga : Launching Program FAST, Dukung Ketahanan Pangan RI
"Kita harus menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai pusatnya, serta memastikan bahwa kita tidak hanya berbicara tentang angka, karena setiap individu adalah manusia yang menghadapi konsekuensi psikologis dan medis dari praktik berbahaya ini. UNFPA dan UNICEF hadir di sini, kami melakukan yang terbaik untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain di bidang ini," tuturnya.
Desy Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, praktik P2GP, termasuk bentuk-bentuk medis dan simboliknya, harus dihapuskan secara bertahap, terutama jika praktik tersebut berakar pada diskriminasi berbasis gender.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.