RM.id Rakyat Merdeka - Setelah empat hari berperang, Thailand dengan Kamboja melakukan perundingan di Malaysia. Tanpa debat yang alot, pimpinan kedua negara yang sedang unjuk kekuatan itu, sepakat melakukan gencatan senjata tanpa syarat.
Perundingan berlangsung di Kompleks Seri Perdana Menteri Malaysia, Putrajaya, pada Senin (28/7/2025). Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, memimpin proses mediasi. Delegasi Thailand dipimpin PM sementara Phumtham Wechayachai. Sedangkan Kamboja dipimpin PM Hun Manet. Turut hadir sebagai saksi, Duta Besar Amerika Serikat untuk Malaysia Edgard Kagan dan Duta Besar China untuk Malaysia Ouyang Yujing.
Perundingan berlangsung tertutup. Dari foto yang beredar, PM Phumtham dan PM Manet duduk berhadapan, sementara Anwar duduk di tengah.
Usai pertemuan, Anwar bersama PM Phumtham dan PM Manet memberikan keterangan pers. “Gencatan senjata ini bersifat segera dan tanpa syarat, berlaku mulai tengah malam nanti. Keputusan ini final,” kata Anwar.
Baca juga : Parliamentary Threshold Hilangkan Suara Rakyat
Anwar menjelaskan, ada tiga poin utama hasil perundingan. Pertama, gencatan senjata segera tanpa syarat mulai pukul 24.00 waktu setempat, Senin (28/7/2025). Langkah ini menjadi awal penting menuju deeskalasi dan pemulihan perdamaian.
Kedua, pertemuan informal para komandan militer regional pada Selasa (29/7/2025) pukul 07.00, dilanjutkan dengan pertemuan Atase Pertahanan yang dipimpin Ketua ASEAN.
Ketiga, pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) pada 4 Agustus 2025 di Kamboja. Malaysia, sebagai Ketua ASEAN, akan mengoordinasikan tim pengamat untuk memverifikasi pelaksanaannya dan mengajak negara anggota ASEAN lain berpartisipasi.
Selain itu, kedua negara sepakat melanjutkan komunikasi langsung antara perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan guna menyusun mekanisme rinci pelaksanaan, verifikasi, dan pelaporan gencatan senjata.
Baca juga : Perumnas Bangun Hunian Subsidi Di Tengah Kota…
PM Manet menyambut positif kesepakatan tersebut. “(Gencatan senjata ini) memberi kesempatan bagi ratusan ribu orang di kedua belah pihak untuk kembali ke kondisi normal,” ujarnya.
Ia menyebut konflik bersenjata telah menyebabkan sekitar 300.000 orang mengungsi. 140.000 di Kamboja dan 160.000 di Thailand.
PM Phumtham menyatakan hal serupa. “Kami menyetujui gencatan senjata dengan jaminan bahwa kesepakatan ini akan dijalankan secara baik dan dengan itikad baik kedua belah pihak,” katanya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah (Roy) Soemirat menyatakan, Indonesia menyambut baik kesepakatan ini dan menilainya sebagai langkah positif menuju stabilitas kawasan.
Baca juga : Pengusaha Ritel Diminta Turunkan Harga Beras
Ia menegaskan, sejak awal eskalasi, Menteri Luar Negeri RI Sugiono aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak, khususnya Malaysia sebagai Ketua ASEAN. “Kami percaya setiap perbedaan di kawasan harus diselesaikan secara damai, sesuai prinsip-prinsip ASEAN, termasuk Treaty of Amity and Cooperation,” kata Roy.
Indonesia juga menyatakan siap membantu jika dibutuhkan, mengingat pengalaman serupa pada 2011 saat memimpin upaya mediasi antara kedua negara.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa AS tidak akan melanjutkan perundingan dagang dengan Thailand dan Kamboja bila keduanya tidak menghentikan konflik. “Untuk kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat, pertempuran harus berhenti,” tegas Trump.
Sengketa antara Thailand dan Kamboja berakar pada klaim tumpang tindih wilayah perbatasan sepanjang lebih dari 800 kilometer. Dasar klaim Kamboja adalah peta buatan Prancis tahun 1907, yang dinilai Thailand tidak akurat. Wilayah paling sensitif adalah kompleks Candi Preah Vihear yang berusia lebih dari 1.000 tahun.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.