RM.id Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat pujian dalam pertemuan di Markas PBB, Jenewa, Swiss. Implementasi MBG adalah contoh yang menghubungkan kebijakan sosial dengan pembangunan ekonomi dan
perdagangan inklusif.
Pujian itu disampaikan dalam forum The Sixteenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 16), yang digelar pada 20-23 Oktober 2025. Tepatnya, pada kegiatan sampingan bertajuk “From Trade to Table: Leveraging Integrated Trade-Development to Ensure Sustainable and Resilient Food System and Nutrition Programs” pada Rabu (22/10/2025).
Acara tersebut dihadiri sejumlah delegasi lembaga internasional. Di antaranya Luz Maria de la Mora (perwakilan dari UNCTAD), Braulio Morera (World Economic Forum/WEF), Shannon Howard (World Food Programme/WFP), dan Afshan Khan (Scaling Up Nutrition Movement/SUN Movement). Dari Indonesia, hadir Sarwono dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Ruddyard.
Dalam paparannya, Febrian Ruddyard mengatakan, MBG adalah contoh nyata integrasi antara kebijakan sosial, perdagangan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. MBG mencerminkan langkah Indonesia menempatkan manusia dan ketahanan pangan sebagai inti dari strategi pembangunan nasional.
Febrian menerangkan, melalui MBG, Indonesia menunjukkan kebijakan sosial dapat berjalan seiring dengan strategi perdagangan dan investasi. “Program ini memperkuat rantai pasok lokal, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ucapnya, dalam keterangan resmi, Senin (26/10/2025).
Menurut Febrian, pelaksanaan program MBG sejalan dengan semangat UNCTAD 16, yang menekankan transformasi ekonomi berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca juga : Wapres Gerakkan Rehabilitasi Mangrove
“Pendekatan berbasis permintaan seperti MBG dapat menjadi model bagi negara berkembang lainnya untuk memastikan bahwa perdagangan berkontribusi terhadap kesejahteraan, bukan hanya pertumbuhan,” jelasnya.
Program MBG dipandang sebagai contoh konkret bagaimana kebijakan perdagangan dapat menjadi instrumen untuk menciptakan ketahanan pangan, memperkuat UMKM, dan mendorong pembangunan inklusif. Melalui pendekatan demand-driven, MBG menciptakan permintaan terstruktur terhadap produk bahan pangan lokal—mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Permintaan yang stabil dan berjangka panjang ini mendorong peningkatan produktivitas, transfer teknologi, serta pembentukan rantai pasok yang tangguh di tingkat daerah.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN Pungkas Bahjuri Ali menegaskan, efek ekonomi MBG tidak terbatas pada sektor pangan. “MBG juga memberikan multiplier effect pada sektor ekonomi lain seperti industri pengolahan, konstruksi, keuangan, logistik, dan teknologi digital,” terangnya.
Merujuk data Kadin Indonesia tahun 2023, ada lebih dari 66 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan adanya MBG, kini mereka memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam ekosistem pasokan bahan pangan bergizi bagi masyarakat.
Dengan cara ini, program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh narasumber menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penguatan ketahanan pangan domestik seperti ketersediaan stok dan stabilitas harga. Juga mengenai peningkatan kapasitas produksi dan organisasi dari petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM.
Baca juga : Prabowo Sampaikan Gagasan Baru, ASEAN-ROK Untuk Hadapi Konflik Dunia
Oleh karena itu, penguatan kerja sama lintas sektor dan kolaborasi swasta-Pemerintah sangat krusial dalam mencapai stabilitas pangan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.
Hingga 20 Oktober 2025, MBG telah menjangkau 36.773.520 penerima manfaat. Program ini mencakup anak usia PAUD, siswa SD, hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini beroperasi di seluruh Indonesia, untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
“Capaian lebih dari 12.500 SPPG aktif ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memastikan Program MBG berjalan efektif dan merata. Setiap SPPG berperan penting sebagai dapur komunitas yang mengolah dan menyalurkan makanan bergizi,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Dadan menegaskan, perluasan SPPG terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). “Kami memastikan seluruh daerah memiliki akses setara terhadap layanan gizi. Prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi,” tegasnya.
Sejak diluncurkan 6 Januari 2025, program ini tak hanya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tapi juga membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Ribuan tenaga kerja terserap di dapur SPPG, mulai dari juru masak, petugas distribusi, tenaga administrasi, hingga petugas kebersihan.
"Program MBG menumbuhkan ekosistem kewirausahaan baru. Kita lihat tumbuhnya pelaku usaha lokal yang sebelumnya tidak terlibat dalam sektor pangan kini ikut berpartisipasi, baik sebagai pemasok maupun penyedia jasa pendukung,” tutur Dadan.
Baca juga : Pidato Presiden di KTT ke-47 ASEAN: Persatuan Modal Utama Hadapi Konflik Global
Ribuan pemasok bahan pangan dan logistik lokal kini ikut terlibat dalam rantai pasok MBG. Banyak pelaku UMKM ikut kebagian rezeki dari penyedia bahan pangan, bumbu, hingga pengemasan.
Program ini bahkan memicu tumbuhnya industri turunan, seperti produsen ompreng, alat makan, peralatan dapur, dan rapid test untuk keamanan pangan. “Industri-industri pendukung ini menjadi bagian penting dari keberlanjutan ekosistem MBG ke depan,” tambah Dadan.
Ibu Negara Brazil Janja Lula da Silva terkesan dengan jangkauan luas pelaksanaan MBG, meski belum genap berjalan satu tahun. Dia lalu membandingkan capaian Indonesia dengan program serupa di negara Brazil, School Meal, yang sudah berjalan selama tujuh dekade.
“Ibu Negara impressed karena kita baru memulai 10 bulan lalu, sementara Brazil sudah sejak 1955 baru menjangkau 40 juta penerima manfaat,” ucap Juru Bicara BGN Dian Fatwa, di sela menemani Janja meninjau pelaksanaan MBG, di SD Angkasa 5, Halim, Jakarta Timur, Jumat (24/10/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.