RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah China bersuara keras atas dua kebijakan terbaru Amerika Serikat (AS) yang dinilai memperkeruh stabilitas global.
Beijing mengecam keras langkah Washington memblokade kapal tanker minyak Venezuela dan rencana penjualan senjata canggih AS ke Taiwan senilai lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp 183,9 triliun.
Kementerian Luar Negeri China menyebut AS merundung Venezuela dan Beijing mengecam aksi tersebut. Negeri Panda itu juga menyatakan dukungan penuh terhadap permintaan Caracas untuk menggelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa (DK PBB).
“China menentang semua bentuk unilateralisme dan intimidasi, serta mendukung negara-negara membela kedaulatan dan martabat nasional mereka,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dikutip dari Reuters, Kamis (18/12/2025).
Venezuela sebelumnya telah mengirimkan surat resmi kepada DK PBB guna meminta sidang darurat terkait meningkatnya aktivitas militer AS di kawasan Karibia selama sebulan terakhir. Negara yang dijuluki The Land of Grace itu juga mendesak DK PBB mengambil tindakan sesuai Pasal 39 Piagam PBB demi memulihkan legalitas internasional.
Pasal 39 Piagam PBB mengatur kewenangan DK PBB untuk menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Berdasarkan penentuan tersebut, DK PBB dapat memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil sesuai Pasal 41 (tindakan non-militer) atau Pasal 42 (tindakan militer, termasuk pengerahan kekuatan bersenjata), untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.
Baca juga : Dubes RI Untuk Venezuela Edy Mulyono Saksikan Penandatanganan MoU Kerja Sama Migas
Guo menegaskan, hubungan China dan Venezuela merupakan kemitraan strategis yang dilandasi saling percaya dan dukungan. “Solidaritas China-Venezuela adalah tradisi yang telah lama terjalin,” ujarnya.
Di tengah eskalasi tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berbicara via telepon dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Rabu (17/12/2025). Percakapan itu berlangsung setelah AS memberlakukan blokade terhadap kapal tanker minyak Venezuela, di tengah peningkatan kehadiran militer AS di lepas pantai utara negara tersebut, kawasan Karibia.
“Kami menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional. Khususnya Piagam PBB, serta perlunya menahan diri dan menurunkan eskalasi demi menjaga stabilitas kawasan,” demikian pernyataan resmi kantor Guterres.
Pemerintah Venezuela menuduh Presiden AS Donald Trump berupaya merampas sumber daya alam negaranya. Caracas bahkan menyebut Trump menganggap minyak, tanah dan kekayaan mineral Venezuela sebagai “milik pribadi”.
Ketegangan semakin meningkat setelah pasukan AS menyita sebuah kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di lepas pantai Venezuela pada 10 Desember lalu. Venezuela mengecam tindakan itu sebagai “pembajakan internasional”. Trump juga telah menetapkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sebagai organisasi teroris asing.
Selain Venezuela, China juga meluapkan kemarahan atas rencana penjualan senjata AS ke Taiwan. “AS secara terang-terangan mengumumkan rencana penjualan senjata canggih dalam jumlah besar ke wilayah Taiwan di China. Kami dengan tegas mengutuk langkah tersebut,” ujar Guo dalam konferensi pers, Kamis (18/12/2025).
Baca juga : Diapresiasi Banyak Pihak, Strategi Kebijakan OJK Tepat Jaga Stabilitas Sektor Keuangan
Pengumuman penjualan senjata ini diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (18/12/2025).
Berdasarkan data Defense Security Cooperation Agency (DSCA), paket senjata tersebut mencakup delapan sistem persenjataan. Termasuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket System/HIMARS) dan rudal antitank Javelin, serta drone kamikaze Altius yang dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dan sasaran bernilai tinggi dengan operasi cepat dan fleksibel.
Ada pula meriam artileri M109 yang diklaim dapat melengkapi kemampuan tembak darat dalam skenario pertahanan berlapis.
Penjualan itu diklaim Washington untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Taiwan di tengah meningkatnya tekanan militer dari China. Namun, Gedung Putih belum mengungkap kapan pengiriman senjata akan dilakukan.
Merespons usulan tersebut, Juru Bicara Kantor Kepresidenan Taiwan Karen Kuo mengucapkan terima kasih. “Negara kami akan terus mendorong reformasi pertahanan, memperkuat ketahanan pertahanan seluruh masyarakat, menunjukkan tekad kami untuk mempertahankan diri, dan menjaga perdamaian,” katanya dilansir Reuters.
Presiden Taiwan Lai Ching-te bulan lalu mengumumkan tambahan anggaran pertahanan sebesar 40 miliar dolar AS, yang akan berlaku dari 2026 hingga 2033. “Tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal keamanan nasional,” tegasnya.
Baca juga : Berkah Membaiknya Penanganan Covid, Elektabilitas Airlangga Kini Nyalip Prabowo
Adapun Penjualan senjata ke Taiwan mengikuti prosedur Foreign Military Sales(FMS), yang mengharuskan Pemerintah AS memberi notifikasi resmi kepada Kongres sebelum pengiriman dimulai. Proses ini memberi waktu bagi anggota Kongres untuk meninjau paket senjata, menilai dampaknya terhadap kebijakan luar negeri, dan jika diperlukan, meminta revisi atau menolak sebagian transaksi.
Setelah notifikasi ke Kongres selesai tanpa ada penolakan, Departemen Pertahanan AS dan produsen senjata akan menyiapkan kontrak pengadaan, produksi, dan logistik. Mengingat paket ini mencakup berbagai sistem senjata canggih, tahap pertama kemungkinan akan mencakup sistem yang lebih cepat diproduksi dan dikirim.
China menilai, agenda AS untuk Taiwan secara terang-terangan melanggar prinsip satu China dan tiga komunike bersama China-AS, serta mengancam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
“Mempersenjatai Taiwan demi agenda separatis hanya akan menjadi bumerang. Upaya membendung China dengan memanfaatkan Taiwan tidak akan pernah berhasil,” tandas Guo.
Beijing akan mengambil langkah-langkah tegas dan kuat untuk mempertahankan kedaulatan nasional, keamanan dan integritas wilayahnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.