RM.id Rakyat Merdeka - Israel resmi masuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) Palestina bentukan Presiden AS Donald Trump. Namun, langkah yang memicu tanda tanya global itu tetap tak mengubah sikap politik Indonesia terhadap Israel. Indonesia tetap bela kemerdekaan Palestina.
Keanggotaan Israel di Board of Peace (BoP) diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu usai bertemu Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington DC, Rabu (11/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Netanyahu dan Rubio terlihat memegang dokumen penandatanganan piagam keanggotaan Israel.
Netanyahu kemudian mengumumkan secara resmi melalui media sosial X. “Saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Board of Peace,” tulis Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Kamis (12/2/2026).
Baca juga : Trubus Rahadiansyah: Yang Kita Persoalkan Prosesnya Di DPR
Langkah Israel itu memantik respons beragam. Dua sekutu dekat Amerika Serikat, Polandia dan Italia, justru memilih tidak bergabung dalam organisasi bentukan Trump tersebut.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menjelaskan keputusan itu diambil berdasarkan kepentingan nasional. “Dalam keadaan ini Polandia tidak akan bergabung dengan pekerjaan Dewan Perdamaian, tetapi kami akan menganalisisnya,” kata Tusk dalam pertemuan pemerintah, Rabu (11/2/2026), dikutip AFP.
Meski demikian, Tusk memastikan hubungan diplomatik negaranya dengan Amerika tetap menjadi prioritas. Ia juga membuka kemungkinan sikap Polandia berubah jika situasi berkembang.
Baca juga : Soedeson Tandra: Adies Kadir Sudah Menjalani Semua Proses
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan negaranya tak dapat bergabung karena kendala konstitusional. “Kami tak bisa bergabung dengan Dewan Perdamaian karena ada hambatan konstitusional yang tak bisa diatasi di pihak Italia,” ujarnya, dikutip Sky TG24, Kamis (12/2/2026).
Walau absen dari keanggotaan, Italia menyatakan tetap siap membantu pemulihan infrastruktur Gaza. Selain itu, Italia juga mendukung perdamaian jangka panjang di Timur Tengah.
Bagaimana dengan Indonesia? Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan, keanggotaan negara mana pun di BoP tidak akan menggeser prinsip Indonesia. Kata dia, Indonesia konsisten menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Gaza.
Baca juga : Komisi III: Momentum Evaluasi Strategi Pemberantasan Korupsi
“Indonesia juga mengecam pelanggaran hukum internasional termasuk hukum humaniter, serta mendorong realisasi solusi dua negara,” tegas Yvonne.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.