RM.id Rakyat Merdeka - Serangan rudal yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke jantung Teheran, Iran pada Sabtu (28/2/2026) pagi, menewaskan Ayatollah Seyed Ali Khamenei. Tewasnya pimpinan tertinggi Iran yang sudah 37 tahun berkuasa itu, membuat ancaman perang makin membesar. Namun, di tengah situasi panas ini, Iran tunggu Presiden Prabowo Subianto jadi mediator konflik.
Serangan udara yang dimulai Sabtu (28/2/2026) pagi menghantam sejumlah titik strategis di Teheran. Kompleks kediaman Khamenei di distrik Keshvardoost dan Pasteur luluh lantak. Citra satelit memperlihatkan bangunan menghitam, puing berserakan, dan asap membumbung tinggi.
Khamenei wafat pada usia 86 tahun. Ia memimpin Republik Islam Iran selama 37 tahun, sejak wafatnya pendiri Republik Islam Iran, Ruhollah Khomeini pada 1989. Kepergiannya menandai berakhirnya satu era panjang politik Iran.
Pemerintah Iran bereaksi keras. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut pembunuhan itu sebagai kejahatan besar dan aksi terorisme oleh rezim Zionis dan AS. Dalam pernyataan resminya yang dikutip Al Jazeera, Pezeshkian menegaskan kematian Khamenei akan menjadi titik balik sejarah dunia Islam dan Syiah.
“Kejahatan besar ini tak akan dibiarkan. Darah murni pemimpin tinggi ini akan mengalir deras dan menyingkirkan penindasan Amerika-Zionis,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).
Baca juga : Di Perayaan Imlek Festival 2026, Presiden: Persatuan Bukan Cuma Slogan
Pezeshkian memastikan seluruh kekuatan negara akan digerakkan. Ia berjanji para pelaku dan komandan serangan akan dibuat menyesal. Pemerintah Iran menetapkan tujuh hari libur nasional serta memperpanjang masa berkabung resmi 40 hari.
Duka dan amarah juga datang dari Islamic Revolution Guards Corps (IRGC). Korps elite itu menyebut Khamenei sebagai syuhada dan menegaskan kematiannya justru memperkuat tekad perjuangan bangsa Iran. IRGC menyatakan serangan tersebut melanggar prinsip agama, moral, hukum internasional, serta Piagam PBB, dan berjanji memberi respons keras.
Tak lama berselang, militer Iran meluncurkan gelombang rudal dan drone ke wilayah Israel serta menyasar pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Timur Tengah pun berada dalam ketegangan tinggi, memicu kekhawatiran perang terbuka yang lebih luas.
Di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Islam Iran mengecam keras aksi militer AS dan Israel. Dalam pernyataannya, Kedubes menyebut serangan itu memperpanjang rekam jejak pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, serta hak asasi manusia.
Menariknya, Kedubes Iran juga menyampaikan apresiasi atas kesiapan Presiden Prabowo untuk memediasi konflik. Teheran menyambut baik tawaran Indonesia sebagai fasilitator dialog, sekaligus menekankan pentingnya sikap tegas pemerintah Indonesia dalam mengutuk agresi tersebut.
Baca juga : Selat Hormuz Ditutup, Apa Dampaknya ke RI?
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan keprihatinan atas gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang memicu eskalasi militer. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.
Menurut Kemenlu, Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesediaan bertolak ke Teheran guna memfasilitasi dialog jika disetujui semua pihak.
Eks Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai niat Presiden Prabowo patut diapresiasi, tapi tantangannya amat besar. Menurutnya, konflik ini jauh lebih kompleks dan dipengaruhi dinamika geopolitik global, terutama langkah-langkah yang diambil AS. Ia juga menyinggung posisi tawar Indonesia yang belum tentu setara dalam berbagai perjanjian bilateral.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Indonesia bisa memainkan peran sebagai middle power mediator. Bukan aktor militer, melainkan penjaga legitimasi moral internasional sekaligus pelindung kepentingan nasional.
Menurut Karyono, sikap Indonesia harus konsisten dalam kerangka politik luar negeri bebas-aktif: menolak eskalasi militer, menjaga prinsip kedaulatan negara, dan menghindari keterjebakan blok geopolitik mana pun. Pemerintah diminta menyerukan semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog diplomatik sebagai jalan utama.
Baca juga : Imbas Perang: 200 Anak di Iran Tewas, 329 WNI Dinyatakan Aman
“Yang paling krusial, posisi Indonesia harus bertumpu pada prinsip hukum internasional. Menolak penggunaan kekuatan sepihak yang berpotensi melanggar Piagam PBB dan merusak stabilitas global,” tegasnya.
Sebagai negara dengan tradisi diplomasi bebas-aktif dan motor Gerakan Non-Blok, Indonesia dinilai perlu menggalang dukungan internasional untuk mencegah konflik regional berkembang menjadi perang global. Di saat yang sama, pemerintah harus fokus melindungi WNI, menjaga stabilitas ekonomi, serta mencegah efek domino terhadap kesejahteraan domestik.
Posisi Indonesia, tegas Karyono, bukan netral pasif—melainkan netral aktif: menahan eskalasi perang sambil memperjuangkan diplomasi sebagai satu-satunya jalan rasional untuk menghindari krisis global yang lebih dalam.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.