RM.id Rakyat Merdeka - Kazakhstan resmi mengadopsi konstitusi baru usai menggelar referendum nasional pada Minggu (15/03/26). Langkah bersejarah ini diambil untuk mengubah sistem pemerintahan dari model super-presidensial menjadi sistem yang jauh lebih demokratis dan seimbang.
Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Serzhan Abdykarymov menyebut reformasi ini sebagai fondasi baru bagi kehidupan bernegara.
"Konstitusi baru ini bukan hanya dokumen hukum, tetapi merupakan kontrak sosial baru," kata Abdykarymov dalam Press Briefing di Kedutaan Besar Kazakhstan, Jakarta, Rabu (18/03/26).
Aturan dasar lama buatan tahun 1995 dinilai sudah usang dan butuh penyegaran. Abdykarymov mengibaratkan perubahan ini seperti beralih dari ponsel jadul ke era digital yang serba canggih. Pemerintahan pun harus ikut beradaptasi.
Baca juga : Pelita Air Rampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai
Kini, Kazakhstan membagi kekuasaan dengan lebih proporsional. Mereka ingin memiliki presiden yang kuat, parlemen yang berpengaruh, dan pemerintah yang akuntabel.
Salah satu rombakan terbesarnya ada di tubuh parlemen. Sistem dua kamar yang selama ini dipakai resmi dihapus. Sebagai gantinya, Kazakhstan membentuk parlemen satu kamar yang diberi nama Kurultai.
Nama Kurultai diambil dari akar tradisi bangsa Kazakhstan. Sejak dulu, istilah ini merujuk pada forum musyawarah besar masyarakat untuk menentukan arah masa depan bangsa. Tradisi ini sekarang dihidupkan lagi dalam sistem kenegaraan modern.
Melalui Kurultai, peran parlemen diperkuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tak hanya itu, jabatan wakil presiden kini dihidupkan kembali untuk menyeimbangkan cabang eksekutif.
Baca juga : Askrindo Sukses Pertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu & Proses Bisnis
Konstitusi baru ini juga menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas tertinggi. Negara kini menjamin penuh perlindungan hukum yang adil, kebebasan warga, hingga privasi data digital.
Proses perumusan konstitusi ini berjalan sangat terbuka. Pemerintah setempat memakai platform digital untuk menampung ribuan masukan dari warga. Hasilnya, tingkat partisipasi referendum menembus angka lebih dari 73 persen.
Meski merombak banyak hal di dalam negeri, urusan luar negeri dipastikan tetap aman. Abdykarymov menjamin semua kerja sama bilateral, termasuk dengan Indonesia, akan terus berjalan normal.
"Kami tidak keluar dari organisasi internasional mana pun," tegasnya.
Baca juga : Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Demokrat Taat Konstitusi Dan Dukung Putusan MK
Ke depannya, Kazakhstan akan menaruh fokus pada pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, dan inovasi. Mereka menargetkan perlahan lepas dari ketergantungan sumber daya alam dan beralih sepenuhnya ke ekonomi berbasis pengetahuan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.