RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menghadiri sidang tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (26/5/2026). Ia menegaskan pentingnya komitmen negara-negara terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme.
Pertemuan itu bertajuk “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System”. Menlu China Wang Yi selaku Presiden Dewan Keamanan PBB Mei 2026 memimpin jalannya sidang. Acara ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam pidatonya, Menlu RI menilai berbagai krisis global saat ini bukan terjadi karena Piagam PBB sudah tidak relevan, melainkan akibat penerapan hukum internasional dan prinsip multilateralisme yang masih dilakukan secara tidak konsisten.
Indonesia secara khusus menyoroti situasi Palestina, terutama di Gaza. Sugiono menjadikan isu Palestina sebagai contoh nyata kegagalan masyarakat internasional dalam menegakkan hukum internasional secara adil.
Baca juga : Siloam Dhirga Surya Medan Jadi RS Swasta Pertama Raih Sertifikasi Stroke Internasional
“Situasi di Palestina menjadi ujian nyata komitmen internasional terhadap implementasi Piagam PBB,” ujar Menlu RI Sugiono.
Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara. Menurut Sugiono, itu menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Solusi tersebut harus dijalankan berdasarkan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB yang relevan.
Selain isu Palestina, Menlu RI juga menyoroti meningkatnya ancaman terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik.
“Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme,” tegas Sugiono.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga dan MEPS Perkuat Kerja Sama, Dukung Operasional Kilang
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), serta menjaga jalur pelayaran strategis internasional agar tidak dijadikan arena konfrontasi maupun alat tawar-menawar politik.
Politikus Partai Gerindra itu turut menyoroti tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Termasuk dampak perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan autonomous weapons terhadap pola konflik modern.
Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, serta mampu mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.
Sebagai penutup, Menlu RI menegaskan pentingnya memperkuat kembali semangat multilateralisme yang berpijak pada prinsip kesetaraan antar negara.
Baca juga : Diburu ICC, Senator Dela Rosa Hilang Usai Insiden Penembakan Di Senat Filipina
“Dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” pungkas Sugiono.
Di sela rangkaian sidang, Menlu RI juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral, termasuk dengan Menlu China Wang Yi dan Menlu Argentina Pablo Quirno. Pertemuan tersebut membahas isu strategis bilateral serta perkembangan kawasan dan global.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.