RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) merupakan elemen strategis dalam menjaga dan memperkuat pertahanan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan regulasi tersebut, DPN memiliki tugas utama membantu presiden merumuskan kebijakan pertahanan yang komprehensif dan strategis.
Fungsi ini sangat relevan di tengah tantangan pertahanan yang semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global dan regional. Fleksibilitas yang memungkinkan DPN untuk beradaptasi dengan kebutuhan pertahanan nasional, melalui Keputusan Presiden, menunjukkan sifat lembaga ini yang dinamis dan berorientasi pada kepentingan negara.
Baca juga : DOB Harus Sesuai Dengan Politik Potensi Daerah, Kemampuan APBN, dan APBD
Pengangkatan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian DPN oleh Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan langkah strategis yang dirancang untuk memaksimalkan efektivitas lembaga tersebut. Dengan latar belakang militer yang mumpuni dan pengalaman panjang dalam bidang pertahanan, Sjafrie diharapkan mampu memberikan masukan kebijakan yang inovatif serta mengintegrasikan elemen-elemen pertahanan nasional.
Peran Ketua Harian DPN menjadi semakin penting dalam era modern, di mana ancaman terhadap kedaulatan negara meliputi ancaman tradisional, seperti agresi militer, hingga ancaman non-tradisional, seperti serangan siber, terorisme, dan perubahan iklim. Langkah ini, dari sisi positif, memberikan stabilitas dan keahlian praktis dalam merespons ancaman tersebut. Namun, potensi negatifnya terletak pada risiko sentralisasi kekuasaan yang dapat memperlambat koordinasi antarlembaga jika tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas.
Baca juga : Pensiunan Bisa Menjadi Pilar Utama Asta Cita
Sedangkan pelantikan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2024, juga mencerminkan visi pemerintahan untuk memperkuat kelembagaan DPN. Sebagai Sekretaris, Donny memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran administrasi dan mendukung Ketua Harian dalam mengimplementasikan kebijakan strategis.
Kombinasi antara Ketua Harian dan Sekretaris yang memiliki pengalaman serta keahlian memungkinkan DPN bekerja lebih efektif dan responsif terhadap tantangan nasional. Dari perspektif positif, hal ini menunjukkan upaya untuk menciptakan lembaga yang profesional dan terorganisasi. Namun, dari sisi negatif, struktur yang lebih kompleks dapat memunculkan hambatan birokrasi jika tidak diimbangi dengan mekanisme kerja yang efisien.
Baca juga : Pilkada Serentak 2024: Bukti Menuju Kedewasaan Geopolitik Demokrasi Indonesia
Dalam konteks geopolitik, penguatan DPN ini sangat relevan bagi kebutuhan Indonesia. Sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Pasifik, Indonesia menghadapi berbagai tekanan geopolitik, termasuk rivalitas kekuatan besar, potensi konflik di Laut China Selatan, serta ancaman lintas batas lainnya. Dengan Ketua Harian dan Sekretaris yang memiliki pengalaman mendalam, DPN dapat memainkan peran vital dalam merancang strategi pertahanan yang sejalan dengan kebutuhan geopolitik Indonesia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.