RM.id Rakyat Merdeka - Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai titik pijak ideologis dan konstitusional dalam membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila, yang pertama kali digali dan diuraikan oleh Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada pada tahun 1945, bukan sekadar dasar negara, melainkan falsafah hidup bangsa yang menuntun seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks kekinian, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi momen strategis untuk merevitalisasi arah pembangunan nasional melalui aktualisasi ajaran Trisakti Bung Karno dan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam tata kelola pemerintahan pusat dan daerah. Kedua konsep ini—Trisakti dan Asta Cita—merupakan manifestasi konkret dari Pancasila dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia Raya.
Baca juga : Revitalisasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Pusat Dan Daerah
Trisakti sebagai ajaran geopolitik dan geoekonomi Bung Karno terdiri atas tiga pilar utama: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ajaran ini lahir dari kesadaran akan pentingnya bangsa Indonesia untuk tidak sekadar merdeka secara simbolik, tetapi juga substansial dalam menentukan jalan hidupnya sendiri di tengah percaturan global. Trisakti merupakan respons historis atas kolonialisme dan bentuk strategi pembebasan yang bersifat multidimensional: politik, ekonomi, dan budaya. Maupun pertahanan dan keamanan.
Dalam dimensi politik, kedaulatan berarti pemerintahan pusat dan daerah harus berpegang teguh pada prinsip demokrasi yang berkepribadian Indonesia, bukan demokrasi imitasi dari sistem barat yang tidak selaras dengan nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat. Sementara itu, berdikari dalam ekonomi menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baca juga : Etika Tata Kelola Pemerintahan Dan Memperkokoh Ideologi Pancasila
Pemerintah pusat dan daerah dituntut membangun tata kelola ekonomi yang inklusif, memberdayakan UMKM, memperkuat industri nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing yang eksploitatif. Pembangunan infrastruktur yang merata, transformasi digital, dan penguatan sektor agraria menjadi bagian penting dalam upaya kemandirian ekonomi sebagaimana dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.
Sedangkan berkepribadian dalam kebudayaan menuntut pemerintah menjaga jati diri bangsa melalui pelestarian warisan budaya, revitalisasi nilai-nilai lokal, dan perlawanan terhadap arus globalisasi yang mengikis identitas nasional. Kebijakan pusat dan daerah harus mendukung pendidikan karakter berbasis Pancasila, penguatan bahasa dan sastra daerah, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan sebagai aktor utama, bukan objek semata.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.