RM.id Rakyat Merdeka - Dalam era global yang ditandai oleh rivalitas kekuatan besar, perebutan sumber daya strategis, dan kemajuan teknologi yang disruptif, di mana setiap negara dituntut untuk memiliki fondasi ideologis yang kokoh dan arah kebijakan yang tepat guna. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan strategis antara Samudera Hindia dan Pasifik, menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks.
Berbarengan pula tantangan geopolitik kontemporer muncul dalam berbagai bentuk: meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi, perang dagang dan teknologi, serta berkembangnya konflik identitas akibat disinformasi digital.
Baca juga : Pertemuan Prabowo Dan Megawati: Simbol Rekonsiliasi Nasional Dan Aktualisasi Pancasila
Dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus diarahkan agar tidak sekadar reaktif, tetapi juga proaktif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip nasional yang mencerminkan jati diri bangsa. Di sinilah relevansi Pancasila menjadi sangat strategis. Setiap sila dalam Pancasila, apabila diimplementasikan secara tepat, mampu memberikan pijakan moral sekaligus arah kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan pentingnya dimensi moralitas dan etika dalam kebijakan luar negeri maupun dalam negeri. Dalam dunia yang semakin pragmatis dan transaksional, nilai spiritualitas ini memberi warna tersendiri bagi kebijakan Indonesia yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan global. Diplomasi Indonesia, misalnya, tidak berpihak secara membuta pada blok kekuatan besar manapun.
Baca juga : Memperkukuh Trisakti Dan Asta Cita Di Momentum Hari Lahir Pancasila
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia, keadilan global, dan solidaritas antarbangsa. Ketika banyak negara terjebak dalam praktik kekuasaan yang eksploitatif atau hegemonik, Indonesia justru memiliki peluang untuk menjadi kekuatan moral yang memperjuangkan tatanan dunia yang lebih manusiawi. Pendekatan ini terlihat dalam kontribusi Indonesia terhadap isu Palestina, Rohingya, hingga upaya mediasi konflik internasional.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, adalah landasan vital untuk menghadapi ancaman non-konvensional dalam geopolitik, seperti infiltrasi ideologi asing, disinformasi global, politik identitas, dan proxy war. Dalam konteks persaingan kekuatan besar, negara-negara berkembang kerap dijadikan medan kontestasi. Indonesia harus memperkuat keutuhan sosial dan nasionalisme inklusif agar tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan eksternal.
Baca juga : Revitalisasi Birokrasi Dalam Pemerintahan Pusat Dan Daerah
Pemerintahan yang berpijak pada sila ketiga akan lebih mampu mengelola keberagaman secara produktif dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai titik lemah. Ketahanan nasional bukan hanya persoalan militer dan ekonomi, tetapi juga persoalan identitas kolektif yang kokoh dan bersatu.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menjadi fondasi penting dalam menjaga legitimasi pemerintahan dalam menghadapi tekanan global. Dunia saat ini menyaksikan gelombang otoritarianisme yang sering kali muncul atas nama stabilitas dan efisiensi. Indonesia, dengan warisan demokrasi yang telah berkembang sejak reformasi, memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa sistem demokrasi deliberatif dapat berjalan seiring dengan pemerintahan yang efektif dan responsif.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.