Sebelumnya
Pemerintahan yang efektif tidak bisa dibangun hanya dengan dokumen dan instruksi. Ia lahir dari kemauan untuk mendengar dan berkolaborasi. Dari keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua kebijakan pusat pasti benar, dan tidak semua daerah harus diseragamkan. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang mau belajar, berubah, dan bekerja bersama. Retret kepala daerah adalah gambaran awal dari harapan itu.
Untuk itu, publik juga punya peran penting: mengawal proses ini agar tidak berhenti di forum tertutup. Kita sebagai warga negara harus memastikan bahwa semangat retret ini benar-benar berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik—lebih cepat, lebih murah, dan lebih manusiawi. Pemerintah yang efektif bukan hanya terlihat dari pidato dan laporan capaian, tetapi dari bagaimana rakyat merasa terbantu dalam hidup sehari-hari.
Apakah ke depan retret seperti ini perlu terus dilakukan? Jawabannya tentu iya. Bahkan perlu dikembangkan menjadi forum nasional yang reguler, dengan keterlibatan tidak hanya kepala daerah, tetapi juga wakil rakyat, tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan warga. Di era demokrasi yang sehat, dialog seperti ini bukan fasilitas mewah, tetapi kebutuhan mutlak. Karena dari dialoglah lahir kebijakan yang bijak.
Dalam bahasa yang sederhana: retret ini adalah langkah menuju pemerintahan yang lebih waras. Yang tidak hanya berpikir dari belakang meja, tetapi mendengar langsung dari para pelaku di lapangan. Yang tidak hanya mengatur dari pusat, tetapi juga memahami denyut nadi di daerah. Inilah bentuk baru dari pelayanan publik yang tidak arogan, tetapi rendah hati dan kolaboratif.
Baca juga : Bulan Bung Karno: Momentum Meneguhkan Trisakti Dan Gotong Royong
Semoga semangat dari Jatinangor tak padam. Karena Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang seperti ini—di mana para pemimpinnya bisa duduk bersama, berbicara jujur, saling menguatkan, dan akhirnya bergerak serentak untuk satu tujuan: mewujudkan pemerintahan yang melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah Gubernur Lemhannas RI (2001-2005) dan Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri RI (1998-2000). Dewan Pakar BPIP RI Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan. Ketua Dewan Pembina Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia (CGSI).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.