mahasiswa PhD School of Internasional Relations (SIR)
RM.id Rakyat Merdeka - Transformasi pasca-reformasi 1998 tidak sekadar merombak lanskap kekuasaan domestik, tetapi juga mendikte navigasi politik luar negeri Indonesia. Masa reformasi sejatinya menandai evolusi kekuatan oligarki menjadi lebih terdesentralisasi dan terfragmentasi (Robison & Hadiz, 2004). Kelompok elite ini mampu beradaptasi dengan mendominasi institusi demokrasi demi menjamin kelancaran akumulasi kapital privat, yang secara beriringan menuntut ketersediaan akses sumber daya material dari luar negeri.
Kebutuhan finansial elite domestik ini melahirkan suatu akrobat kebijakan luar negeri yang terbelah di tengah desentralisasi kekuatan besar dunia. Di ranah keamanan, faksi militer Indonesia memiliki ketergantungan struktural pada Amerika Serikat untuk suplai instrumen alutsista. Namun, di poros geoekonomi, kepentingan negara ditarik mendekat ke China yang bersedia memompa pendanaan masif bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga hilirisasi tanpa merisaukan standar transparansi maupun kepatuhan pada obligasi moral khas Barat; menciptakan apa yang disebut sebagai marriage of convenience agar negara mendapat modal tanpa memicu amarah militer Washington (Hadiz, 2026).
Desentralisasi kekuasaan domestik ini bersinggungan langsung dengan desentralisasi tatanan global ke arah multiplex world, ketika hegemoni unipolar Barat perlahan tergantikan oleh kemajemukan pusat kekuatan (Acharya, 2014). Dalam merespons anarki sistem internasional tersebut, dinamika kekuatan besar tunduk pada prinsip offensive realism—bahwa negara-negara secara inheren dikendalikan oleh motif bertahan hidup sehingga terus berupaya memaksimalkan kekuatan relatif mereka. Terjebak di antara Washington dan Beijing, Indonesia secara rasional menolak ketundukan absolut pada satu kubu (bandwagoning) dan mengadopsi ambiguitas taktis guna memaksimalkan insentif investasi ekonomi sekaligus mengamankan payung perlindungan keamanan (Mearsheimer, 2001).
Navigasi Kritis di Era Politik Aliansi
Untuk mempertahankan ekuilibrium di tengah polarisasi hegemonik tersebut, Indonesia menerapkan penganekaragaman kemitraan strategis (strategic partnership diversification). Namun, Indonesia dituntut untuk bernavigasi secara sangat hati-hati di era politik aliansi saat ini karena fondasi diplomasi negara dikawal secara mutlak oleh Gerakan Non-Blok (Non-Aligned Movement). Bermain di garis batas persaingan adidaya membawa ancaman laten berupa risky alignment (penyelarasan berisiko). Mempertahankan marwah Gerakan Non-Blok berarti teknokrat negara harus secara konstan menjaga jarak agar kedekatan geoekonomi dengan Beijing tidak dimanifestasikan oleh Washington sebagai pakta proksi yang mencederai status netralitas Republik.
Baca juga : Trump Iming-imingi Kasih Warga Cuan 5.000 Dolar
Secara analitis, manuver diversifikasi ini ibarat pedang bermata dua yang menuntut presisi tingkat tinggi. Dari dimensi kemandirian finansial, strategi ini membebaskan proyek strategis nasional dari dikte nilai politik dan transparansi Barat, namun sekaligus mengekspos institusi domestik pada kerentanan embargo dan sanksi sekunder perbankan global. Pada dimensi daya tawar geopolitik, ekuilibrium ini berhasil meningkatkan leverage negara dengan membiarkan raksasa adidaya bersaing memberikan konsesi, namun secara bersamaan memantik dilema keamanan (security dilemma) yang berisiko menggerus kepercayaan sekutu militer konvensional (Mearsheimer, 2001). Sebagai instrumen mitigasi risiko eksternal, diversifikasi ini memang dapat mengamankan stabilitas ekonomi jika satu kutub hegemonik kolaps, tetapi ia menuntut akrobat diplomatik ekstrem yang sangat rentan memukul balik kedaulatan negara jika terjadi miskalkulasi.
Untuk memitigasi turbulensi strategis tersebut, Indonesia selalu kembali pada jangkar stabilitas utamanya: penguatan kawasan ASEAN. Sentralitas ASEAN merupakan instrumen kolektif krusial yang mampu membentengi Asia Tenggara dari balkanisasi geopolitik dan proksi kekuatan besar, memastikan negara tidak perlu menghadapi tekanan hegemoni sendirian.
Diversifikasi Kemitraan dan Kartu BRICS
Melengkapi benteng regional ASEAN, instrumen diversifikasi paling nyata di level global terefleksikan pada momentum 18th BRICS Summit yang berlangsung pada 12-13 September 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India. Mengusung tema tentang pembangunan ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan ekonomi. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di bawah keketuaan India ini melampaui sekadar forum seremonial. KTT ini secara langsung menjadi episentrum persaingan pengaruh geopolitik, sekaligus medium bagi negara-negara berkembang untuk mengonsolidasikan tuntutan perombakan arsitektur ekonomi dunia yang selama ini bias ke Barat.
Tema ketahanan multipolar pada BRICS Summit 2026 tersebut menjadi basis analitis yang sangat esensial bagi Indonesia dalam memainkan "kartu BRICS". Pemanfaatan platform ini merupakan pendekatan pragmatis untuk membuka keran pembiayaan melalui institusi independen di luar hegemoni warisan Bretton Woods. Lebih dalam lagi, BRICS dapat dimaknai sebagai instrumen proaktif bagi pendekatan counter hegemony. Melalui konsolidasi bersama negara-negara Global South, Indonesia ikut serta dalam upaya mendesentralisasi kekuatan geoekonomi dunia, membangun tatanan alternatif yang bertujuan mendekonstruksi ketergantungan pada institusi keuangan tradisional yang dikendalikan oleh kekuatan Barat.
Baca juga : Ara Bertemu Dubes Wang Lutong, China Siap Investasi Teknologi & Perumahan
Pada hakikatnya, desentralisasi kebijakan luar negeri ke arah perluasan mitra ekonomi adalah pantulan langsung dari desentralisasi kekuasaan oligarki di dalam negeri (Robison & Hadiz, 2004). Dengan memainkan peran aktif di BRICS, Indonesia dapat merangkul blok multipolar secara rasional, kelangsungan akumulasi kapital domestik mendapatkan garansi sirkulasi dana untuk infrastruktur baru atau program strategis lainnya (Hadiz, 2026).
Di tengah tajamnya polarisasi akibat persaingan hegemonik antara Amerika Serikat dan China, kemitraan Indonesia dan India tampil sebagai alternatif poros kekuatan yang lebih koheren dan jelas. Momentum keketuaan India dalam BRICS berimplikasi pada penguatan pola kerja sama kedua negara yang kini semakin membentuk sistem perekonomian dan integrasi industri bersama. Kolaborasi ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menjamin peningkatan intensitas perdagangan bilateral, khususnya pada pemenuhan rantai pasok di bidang manufaktur, otomotif, serta sektor-sektor strategis lainnya, guna mereduksi ketergantungan absolut pada Washington maupun Beijing. Menghadapi konstelasi yang rapuh ini, taktik diplomasi Indonesia sedang merancang sebuah marriage of convenience berskala global; bernavigasi secara bebas aktif di tengah rivalitas geopolitik dan geoekonomi antara AS dan China untuk memaksimalkan ekstraksi kapital dan jaminan keamanan (Hadiz, 2026). Selama persekutuan pragmatis ini terus dikalibrasi dengan sentralitas ASEAN dan prinsip Non-Blok, Indonesia dapat menjamin stabilitas ekonominya tanpa harus mengorbankan independensi politik bangsa di masa depan.
Adri Arlan Sinaga: Mahasiswa Doktoral (S3) Hubungan Internasional, University of International Business and Economics (UIBE), Beijing. Fokus kajiannya mencakup ekonomi politik internasional, kebijakan luar negeri, isu keamanan global, serta dinamika ASEAN dan BRICS.
Daftar Referensi
Acharya, A. (2014). The End of American World Order. Polity Press.
Baca juga : Kubu Republik Kampanye Jualan Isu Islamophobia
Hadiz, V. (2026). Membongkar Oligarki Indonesia [Video]. Quo Vadis Indonesia.
Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. W. W. Norton & Company.
Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.