RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah disrupsi global yang ditandai oleh persaingan geopolitik, perkembangan teknologi digital, serta perubahan sosial yang berlangsung cepat, tantangan terhadap ketahanan bangsa Indonesia semakin kompleks. Ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer, tetapi juga hadir melalui penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, radikalisme, intoleransi, disinformasi, dan polarisasi sosial.
Dalam situasi demikian, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan pertahanan dan keamanan formal. Diperlukan ketahanan ideologis yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa, hingga kelurahan. Dalam tataran inilah, eksistensi Kampung Pancasila memiliki arti strategis sebagai ruang pembumian nilai-nilai Pancasila sekaligus fondasi penguatan ketahanan nasional.
Pancasila bukan sekadar dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pedoman moral, orientasi kehidupan bersama, dan landasan untuk mengelola keberagaman bangsa Indonesia. Hanya saja nilai-nilai luhur ini tidak akan memiliki daya hidup apabila hanya dihafalkan dalam pendidikan formal, disampaikan melalui pidato kenegaraan, atau diperingati dalam upacara seremonial.
Pancasila harus hadir dalam perilaku sehari-hari, mulai dari penghormatan terhadap perbedaan, kepedulian terhadap sesama, keadilan dalam kehidupan sosial, hingga kesediaan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Oleh karena itu, Kampung Pancasila perlu dipahami sebagai gerakan sosial yang menerjemahkan nilai-nilai dasar negara menjadi praktik nyata dalam kehidupan masyarakat. Gagasan Kampung Pancasila yang dikembangkan melalui keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan salah satu upaya memperkuat kesadaran kebangsaan dari tingkat akar rumput. Inisiatif ini penting karena ketahanan nasional pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan negara menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga oleh kekuatan persatuan, solidaritas, dan kepercayaan sosial di dalam negeri.
Baca juga : Pancasila, Kompas Pola Pembangunan Semesta Berencana NKRI Menuju Indonesia Raya
Kendati begitu salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah mengelola keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial. Keberagaman merupakan kekayaan nasional, tetapi dapat berubah menjadi sumber konflik apabila tidak disertai sikap saling menghormati dan keadilan. Pengalaman Desa Balun di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang dikenal sebagai Kampung Pancasila, memberikan gambaran mengenai pentingnya kerukunan yang dibangun melalui kehidupan sehari-hari.
Keberadaan masjid, gereja Kristen Jawi Wetan, dan pura dalam lingkungan masyarakat yang sama mencerminkan kemungkinan hidup berdampingan di tengah perbedaan keyakinan. Praktik serupa juga terlihat di berbagai lingkungan masyarakat lain, termasuk kawasan Kampung Lebak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang memperlihatkan bagaimana toleransi dapat tumbuh melalui interaksi sosial dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.
Pelajaran penting dari contoh tersebut, adalah bahwa toleransi tidak cukup berhenti pada pernyataan menerima perbedaan. Toleransi harus diwujudkan melalui kesediaan bekerja sama, membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga keamanan lingkungan, dan memberikan ruang bagi setiap warga untuk menjalankan keyakinannya secara bertanggung jawab.
Bersamaan pula Kampung Pancasila tidak boleh hanya dipersepsikan sebagai program penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Eksistensinya perlu diperluas untuk menjawab persoalan kesejahteraan, ketimpangan sosial, ketahanan pangan, kebersihan lingkungan, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Sebab, nilai-nilai Pancasila akan semakin bermakna apabila masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Gotong royong, misalnya, bukan sekadar tradisi yang dikenang, melainkan kekuatan kolektif untuk mengatasi persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara individual. Demikian pula keadilan sosial harus diwujudkan melalui kesempatan ekonomi yang lebih merata, kepedulian terhadap warga miskin, dan pengelolaan sumber daya lingkungan secara bertanggung jawab.
Baca juga : Strategi Pengelolaan Stabilitas Fiskal Pemerintahan Daerah
Berbagai praktik tersebut memperlihatkan bahwa Pancasila dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang partisipatif, produktif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam perspektif ketahanan nasional, penguatan ekonomi masyarakat memiliki hubungan erat dengan stabilitas sosial dan ideologis. Masyarakat yang menghadapi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar dapat menjadi lebih rentan terhadap konflik dan provokasi.
Kondisi begitu tidak secara otomatis membuat seseorang menerima paham radikal, tetapi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengeksploitasi kekecewaan sosial untuk menyebarkan kebencian dan mempertajam perpecahan. Karena itu, upaya memperkuat ideologi Pancasila harus berjalan beriringan dengan kebijakan pembangunan yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketahanan ideologi tidak dapat dipisahkan dari pengalaman masyarakat mengenai kehadiran negara dalam melindungi, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan serta dukungan program yang berkelanjutan, sedangkan pemerintah daerah harus menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.
Sementara itu Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pendidikan kebangsaan, penelitian, dan pendampingan masyarakat. Tokoh agama serta tokoh masyarakat berperan membangun keteladanan, sedangkan generasi muda perlu diberi ruang untuk mengembangkan kreativitas dan literasi digital. Dengan demikian, Kampung Pancasila tidak menjadi program yang bergantung pada pergantian kepemimpinan, melainkan gerakan bersama yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Gejolak Geopolitik Dunia Dan Mewaspadai Disintegrasi Bangsa Indonesia
Apabila setiap kampung mampu menjadi ruang tumbuhnya toleransi, gotong royong, kepedulian, dan keadilan, maka Indonesia akan memiliki fondasi persatuan yang semakin kokoh dalam menghadapi perubahan global. Dengan begitu Pancasila harus terus hadir sebagai ideologi yang hidup, bukan sekadar warisan sejarah. Kampung Pancasila menjadi salah satu jalan untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut berakar dalam tindakan nyata, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan diwariskan kepada generasi penerus.
Dari kampung, desa, dan kelurahan yang rukun serta berdaya, kita membangun ketahanan nasional yang berakar pada kekuatan rakyat. Dengan semangat gotong royong dan komitmen terhadap keadilan sosial, Kampung Pancasila dapat menjadi bagian penting dari ikhtiar mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, menuju Indonesia Emas 2045.
Ermaya Suradinata, adalah Pemerhati Geopolitik dan Geostrategi, DIREKTUR JENDERAL SOSPOL DEPDAGRI (1998-2001), dan GUBERNUR LEMHANNAS RI (2001-2005).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.