Sebelumnya
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, secara infrastruktur, sekolah di DKI siap menggelar PTM 100 persen.
“Kalau melihat levelnya Jakarta kan sudah memungkinkan, infrastruktur dan lain-lainnya nggak ada masalah (PTM 100 persen),” kata Riza di Balai Kota Jakarta.
Riza mengimbau pihak sekolah agar tetap menerapkan prokes selama PTM 100 persen untuk mencegah penularan Corona.
Selain itu, Riza meminta orangtua agar mengingatkan anak-anaknya agar mematuhi prokes dan menerima vaksinasi Covid-19 dosis lengkap.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana menegaskan, pihaknya siap melaksanakan PTM 100 persen.
Baca juga : Pantau Kondisi Pendidikan Sekolah Kedinasan, DPR Kasih Nilai Terbaik Buat IPDN
“Persiapan sudah kami lakukan, baik dari infrastruktur maupun gurunya,” imbuhnya.
Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta, Taga Radjagah menerangkan, PTM 100 persen digelar sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 3 Tahun 2022.
“Kami sudah sepakat PTM digelar mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK,” kata Taga Radjagah, Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta.
Namun demikian, papar Taga, waktu pembelajaran dibatasi maksimal enam jam.
Dia meyakini PTM 100 persen pada bulan Ramadan lebih terkontrol untuk mencegah penularan Covid-19.
Baca juga : Sekjen PMI: Ini 3 Syarat untuk Menjadi Relawan Kemanusiaan PMI
“Anak-anak di sekolah nggak ada aktivitas lain kecuali belajar. Selama Ramadan, kantin tidak buka. Siswa hanya bawa bekal dari rumah. Jadi justru bulan puasa paling aman untuk mencegah penularan,” ujar Taga, Minggu (3/4).
Namun Taga mengaku khawatir kegiatan di luar sekolah seperti ngabuburit. Untuk itu, dia meminta orangtua untuk mengawasi aktivitas anak-anaknya. Dan, memastikan siswa pulang tepat waktu ke rumah.
“Jangan sampai pulang dari sekolah jam 10, sampe di rumah Maghrib,” cetusnya.
Taga juga berpesan kepada guru untuk tetap disiplin menerapkan prokes di sekolah. “Terutama penggunaan masker, hand sanitizer, dan kondisi kelas dibuka dengan sirkulasi udara bagus,” tegasnya.
Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan PTM 100 persen secara bertahap. Sebab evaluasi P2G, saat PTM 100 persen sejak Januari lalu, masih banyak terjadi pelanggaran Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 4 Menteri.
Baca juga : Operasi Keselamatan Jaya 2022, Polda Metro Tegaskan Tidak Ada Tilang
“Pelanggaran terjadi hampir terjadi di semua sekolah,” kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri.
Menurut Iman, implementasi SKB 4 Menteri hanya macan kertas, akibat minimnya pengawasan dari aparat di daerah seperti Satpol PP, Satgas Covid-19, Dinas Pendidikan dan kurangnya teladan dari masyarakat.
Pakar Epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman menuturkan, pemberlakuan PTM 100 persen bersifat kasuistik. Ketika kasus mulai melandai dan ada pelonggaran dari beberapa aspek, sekolah bisa melakukan PTM. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.