RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta komitmen mendukung kemajuan pendidikan di Ibu Kota. Hal itu bisa dilihat dari besarnya alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 23 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta, Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung upayanya mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendidikan.
Heru bilang, PB PGRI, guru dan tenaga pendidik memiliki peran sangat strategis dalam menghadapi tantangan bonus demografi penduduk Indonesia pada tahun 2030. Diingatkannya, bonus demografi ini berpotensi menjadikan generasi mendatang sebagai generasi emas. “Yakni, generasi yang bisa menopang kemajuan Indonesia. Maka itu, perlu menjadi perhatian kita,” ujar Heru di Jakarta, Kamis (18/5).
Baca juga : Bamsoet Dukung Pernyataan Mega Agar RI Miliki Sistem Ketatanegaraan Yang Benar
Selain itu, Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia. Realisasi tersebut dapat diperkuat melalui upaya yang cepat dan tepat dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Jakarta yang akan berdampak pada kemajuan tingkat nasional.
“Kami yakin bahwa pendidikan berkualitas merupakan unsur utama dalam melahirkan generasi cerdas yang menjadi penggerak pembangunan dan kemajuan Indonesia,” imbuh Heru.
Sebagai wujud konsistensi dalam memenuhi akses pendidikan yang merata, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai program. Di antaranya, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Tak hanya program bantuan untuk pelajar, Pemprov DKI Jakarta memerhatikan tenaga pendidiknya seperti memastikan keberlanjutan peningkatan kompetensi, perlindungan dan kesejahteraan guru.
Baca juga : Kapolri: Jaga Nilai Persatuan Kesatuan Untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
Agar program KJP Plus dan KJMU tepat sasaran, Pemprov DKI melakukan uji kelayakan siswa atau mahasiswa calon penerima bantuan pendidikan tersebut.
Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Waluyo Hadi menuturkan, proses uji kelayakan ini ditargetkan selesai 24 Mei 2023.
Berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, pada awal Maret tahu ini total penerima KJP Plus sebanyak 803.121 siswa yang berasal dari sekolah negeri dan swasta. Besaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp 250.000 per bulan, SMP/MTs sebesar Rp 300.000, SMA/MA sebesar Rp 450.000, SMK sebesar Rp 450.000 dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rp 300.000.
Baca juga : Komunitas Nelayan Pendukung Ganjar Lakukan Penyuluhan Pelestarian Air Di Takalar
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh mengungkapkan, Pemprov DKI telah mengalokasikan 23 persen atau setara dengan Rp 19,251 triliun dari APBD 2023 untuk sektor pendidikan. Angka ini di atas ketentuan, yakni minimal 20 persen atau setara dengan Rp 16,74 triliun dari total Rp 83,7 triliun APBD Jakarta tahun 2023.
“Ini bukti Pak Gubernur (Heru Budi) punya komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan di Jakarta,” kata Syaefuloh.
Menurutnya, dengan anggaran yang besar tersebut, guru di Jakarta harus meningkatkan kualitas pendidikan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.