RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai polemik anggaran yang terjadi saat ini karena Gubernur Anies Baswedan tak mau membuka draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
Padahal, warga Jakarta sangat mendambakan transparansi mulai dari perencanaan sampai eksekusi.
Baca juga : Capim KPK, Masih Panas
“Saya sampaikan era berubah. era keterbukaan itu ditunggu-tunggu. didambakan publik,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono saat dihubungi, Kamis (31/10).
Menurutnya selamaini proses penganggaran sudah baik. Perencanaan dimulai dari bawah. Dari Musrembang. Setelah itu dianggarkan bersama DPRD. Namun, saat ini Gubernur Anies bersikeras menolak membuka draf KUA-PPAS ke publik.
Baca juga : Begini Cara Lexus Manjain Pelanggannya
Hal inilah yang kemudian membuat publik bertanya-tanya. Apalagi belakangan muncul berbagai anggaran yang tidak wajar. Baik barang yang diusulkan maupun nilainya.
Menurutnya, sistem E-Budgeting sangat baik. Kalaupun ada kekurangan, seharusnya diperbaiki. Perkembangan teknologi informasi sangat memungkinkan melakukan perbaikan itu.
Baca juga : Sering Narsis, Ahok Ngincer Kursi Menteri?
Di pemerintahan sebelumnya, sistem ini bahkan sangat detail mendata berbagai perubahan. Siapa yang memasukan dan kapan. “Sistem tidak bisa disalahkan. Karena itu hanya alat. Siapa yang menggunakan alat itu yang seharusnya dievaluasi. Kalau manusia mungkin yah harus ditanya niatnya apa?” tutupnya. [MRA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.