RM.id Rakyat Merdeka - Polusi udara masih menjadi masalah serius di Jakarta. Dalam beberapa hari ini saja, Jakarta menempati posisi teratas sebagai kota dengan kualitas udara terburuk.
Berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Rabu (13/8/2025), pukul 8.00 WIB, indeks kualitas udara di Jakarta berada di level 153. Terburuk di Indonesia.
Pada Kamis (14/8/2025), pukul 6.08 WIB, kualitas udara di Jakarta terburuk ketiga di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, indeks kualitas udara (AQI) Jakarta berada di angka 152.
Baca juga : Kejar Target 82,9 Juta Penerima Manfaat, MBG Disiapkan Rp 335 Triliun
Masih buruknya kualitas udara ini, harus jadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Namun, anggaran yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI untuk mengatasi pencemaran udara, dinilai masih sedikit.
Minimnya anggaran yang direncanakan untuk menangani pencemaran udara ini, mendapat sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Bun Joi Phiau.
“Padahal, polusi yang kita lihat setiap hari di langit Jakarta sudah menjadi masalah besar,” kata Bun, Jumat (15/8/2025).
Baca juga : Rp 200 M Bansos Dikorupsi
Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Dinas LH berencana mengalokasikan sekitar Rp 98 miliar untuk pengendalian pencemaran udara. Angka ini hanya 2,89 persen dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan Dinas LH sebesar Rp 3,42 triliun.
“Ini seharusnya menjadi sorotan. Terlebih masyarakat sudah merasakan dampak negatifnya ketika mendapatkan penyakit dari udara yang dihirup sehari-hari,” ucap pria yang kerap disapa Abun ini.
Mengutip data 2022, anggota Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mengungkapkan, warga Jakarta mengalami 2,7 juta kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Baca juga : Siswa Sekolah Rakyat Dibikin Gagah
“Berapa banyak lagi anak, teman, saudara, orang tua kita yang harus menderita ISPA, sebelum masalah polusi udara mendapatkan perhatian semestinya dari Pemprov DKI,” ujar Abun.
Menurutnya, Pemprov DKI akan membangun infrastruktur yang menjadi salah satu penunjang upaya pengendalian udara di Jakarta. Anggaran sebesar Rp 28 miliar akan digunakan untuk membangun Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU).
Kendati begitu, Abun menyerukan Pemprov DKI mengambil langkah yang lebih konkret.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.