RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan proyek reklamasi di Cilincing, Jakarta Utara, tidak menganggu aktivitas nelayan mencari ikan di laut.
"Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut," tegas Pramono di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Dia juga mengungkapkan, pihaknya telah memerintahkan dinas terkait untuk segera mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti proyek yang tengah berjalan tersebut.
Baca juga : Pramono Siapkan SOP, Pekerjaan Galian Nggak Boleh Bikin Jalanan Macet
"Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT. Karya cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," ujar Pramono.
Pramono juga mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan izin terkait pembangunan tanggul beton atau pagar laut yang berlokasi di wilayah pesisir Cilincing, Jakarta Utara.
"Ini merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diberikan kepada PT. Karya cipta Nusantara," ungkapnya.
Baca juga : Rig Pertamina Drilling Hasilkan Produksi Baru Di Lapangan Benuang
Sebagai informasi, sebuah video yang memperlihatkan tanggul beton membentang sepanjang 2 hingga 3 kilometer di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, viral di media sosial. Tanggul yang dibangun sejajar garis pantai ini dikeluhkan oleh nelayan setempat karena dinilai mengganggu aktivitas mereka dalam mencari ikan.
“Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan, karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini,” kata pria dalam video tersebut, dikutip Rabu (10/9/2025).
Viralnya video ini pun mendapat tanggapan dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menegaskan bahwa pembangunan tanggul beton tersebut bukan merupakan proyek dari instansinya maupun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca juga : Eddy Soeparno: Perluas Reskilling Dan Upskilling Cegah Meluasnya PHK
“Ini bukan pekerjaan Dinas SDA dan juga bukan Kemen PU,” ujar Ika Agustin Ningrum dalam keterangan resminya, Rabu (10/9/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.