RM.id Rakyat Merdeka - Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat (Pempus) turun drastis. Dari yang sebelumnya Rp 26 triliun, menjadi Rp 15 triliun. Berkurang Rp 11 triliun. Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menyarankan agar Pemprov berhemat.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan, pemangkasan DBH akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Karena itu, dia mendorong Pemprov mengatur ulang postur belanja agar tepat guna dan efisien, dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan.
“Kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya harus didahulukan,” kata anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, Jumat (3/10/2025).
Penurunan anggaran tersebut, lanjut dia, merupakan kesempatan untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran yang selama ini dianggap sebagai pemborosan APBD.
Baca juga : Melihat SPPG Polri Yang Dipuji BGN & DPR: Siswa Bisa Pilih Menu, Sanitasi Diperketat
Jika harga miliaran lebih mahal dibanding spek tertinggi yang ada di pasaran, menurutnya, perlu dihentikan. Dengan begitu, Pemprov fokus belanja secara efisien untuk keperluan-keperluan masyarakat yang lebih mendasar.
“Jika memang APBD berikutnya harus dipangkas dan jauh dari perkiraan sebelumnya, maka ini saatnya memberantas pemborosan anggaran belanja agar peruntukannya lebih tepat,” tegas Justin.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan berupaya agar pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat tidak akan mengganggu keberlanjutan program-program prioritas yang menyentuh kepentingan rakyat.
Dia memastikan, program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan pemutihan ijazah akan tetap berjalan.
“Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak tidak terganggu,” tegas Pramono di Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).
Baca juga : Akhirnya Ditangkap Polisi: Bjorka Tak Lulus SMK, Jadi Hacker Otodidak
Pramono mengaku telah menerima informasi mengenai adanya pemotongan DBH dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka efisiensi. Namun demikian, dia memastikan kesiapan Jakarta dalam menghadapi kondisi ini.
Pihaknya akan menghitung kembali anggaran yang diproyeksikan pada tahun depan. Karena itu, dia akan menggelar rapat khusus mengenai strategi penyesuaian anggaran.
“Kebetulan nanti jam 4 rapat khusus mengenai ini. Saya ingin mendapatkan laporan terlebih dahulu dari Kepala Bapenda dan Sekda bagaimana kita menghadapi ini,” kata Pramono.
Meski demikian, Pramono menegaskan, Pemprov akan tetap melanjutkan pembangunan Jakarta melalui berbagai terobosan yang inovatif.
Dia mencontohkan, pengoptimalan pemanfaatan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
Baca juga : Amerika Shutdown, Airlangga Pastikan Tidak Ngefek Ke Kita
“Kemarin yang berkaitan dengan KLB yang selama ini mungkin ada sampai dengan 12 tahun belum selesai, kemarin akhirnya sudah diketok 15 hari akan selesai,” jelasnya.
Menurutnya, terobosan dalam proses perizinan yang lebih transparan dan terbuka ini, akan menjadi penyemangat bagi para pengusaha di Jakarta untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
“Itulah yang saya gunakan nanti untuk membangun Jakarta,” tandasnya. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.