RM.id Rakyat Merdeka - Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta banyak dipotong, namun Gubernur Pramono Anung berjanji tidak akan memangkas bantuan sosial (bansos) esensial. Komitmen tersebut diapresiasi politisi Kebon Sirih
Penurunan APBD ini imbas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat (Pempus) ke Pemprov DKI sebesar Rp 15 triliun. Dari yang sebelumnya Rp 26 triliun, menjadi Rp 11 triliun. Sehingga, proyeksi APBD DKI Jakarta 2026 dikurangi menjadi Rp 79,06 triliun, dari sebelumnya Rp 95 triliun.
Anggota Komisi C DPRD DKI Josephine Simanjuntak mendukung agar Bansos esensial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak dipotong.
Baca juga : Puji Negara Yang Bantu Damaikan Israel-Palestina, Trump: Indonesia Fantastis
“Hal ini penting untuk memastikan generasi penerus bangsa bisa terus melanjutkan pendidikannya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada masa depan,” kata Josephine, Kamis (9/10/2025).
Bahkan, Josephine juga meminta agar Pramono mengusahakan supaya bansos lainnya, seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tidak terkena potongan.
“Sebab, ada banyak orang, terutama yang berasal dari kalangan tidak mampu dan rentan sangat membutuhkannya,” ujarnya.
Baca juga : Ponpes Ambruk Dibangun Pake APBN, Masih Pro-Kontra
Terlebih, masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang salah satunya ditandai dengan lemahnya kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Khususnya, ini juga menyangkut orang tua dan para lanjut usia yang bisa dibantu dengan KLJ. Jadi, jangan sampai masyarakat rentan, kondisinya semakin sulit dan telantar nantinya,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, akibat pemangkasan DBH secara signifikan, Pemprov DKI terpaksa melakukan efisiensi anggaran pada 2026. Namun, Pramono menyatakan, pihaknya tidak akan memangkas bansos esensial serta program pemutihan ijazah.
Baca juga : Siswa Dari Keluarga Tidak Mampu Terbuka Lebar Kuliah Di Luar Negeri
“KJP yang dibagikan kepada 707.513 siswa tidak boleh diutak-atik. Termasuk, KJMU yang telah dirilis untuk 16.979 orang. Yang lain-lain tentunya akan ada refocusing, efisiensi dan realokasi,” kata Pramono.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI akan mulai mengurangi kegiatan perjalanan dinas, belanja makan-minum dan program kerja atau pembangunan yang masih bisa ditunda untuk tidak dilaksanakan tahun depan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.