Sebelumnya
Soal pohon tumbang di Dharmawangsa, Pramono menyebut perawatan pohon sebenarnya rutin dilakukan. Namun, angin kencang membuat batang besar tercabut sampai akar. “Kami turut berduka. Seluruh biaya penanganan ditanggung Pemprov. Pohon-pohon akan segera dipangkas, ditopang, dan diperiksa ulang,” janji Pramono.
Ia juga mengingatkan warga pesisir untuk waspada banjir rob pada 6–8 November mendatang. “Mudah-mudahan rob, banjir kiriman, dan banjir lokal tidak datang bersamaan,” doanya.
Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth menilai, banjir dan pohon tumbang adalah alarm keras bagi Pemprov Jakarta. “Ini tanda sistem kesiapsiagaan dan pemeliharaan infrastruktur kita belum maksimal,” ujar Kenneth, yang juga Kepala BAGUNA DPD PDIP Jakarta.
Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Kebaikannya Tidak Boleh Dikesampingkan
Pemprov Jakarta di bawah Pramono perlu memperbaiki tata kelola penanganan risiko bencana secara menyeluruh. Penanganan pohon rawan tumbang, saluran air tersumbat, serta sistem drainase tidak optimal adalah isu klasik yang tidak boleh lagi ditunda penyelesaiannya. “Pak Gubernur Pramono Anung harus mampu melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang tidak,” tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.
Jangan sampai, anggaran besar yang sudah disiapkan tiap tahun, tidak berbanding lurus dengan hasil di lapangan. “Kami ingin transparansi, evaluasi teknis, dan percepatan program penataan lingkungan perkotaan yang baik,” pintanya.
Ketua Komisi D DPRD DKI, Yuke Yurike, menambahkan pentingnya antisipasi bagi warga terdampak. “Evakuasi harus siap, apalagi kalau banjir datang bersamaan. Koordinasi antarwilayah penyangga juga harus intens,” pesannya.
Baca juga : Ardi Manto Adiputra: Penghianatan Pada Semangat Reformasi
Menurut Yuke, upaya pengerukan kali, pemeriksaan turap, tanggul, dan jembatan harus digarap cepat. “Jangan nunggu viral baru turun tangan,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, masalah tahunan Jakarta tak bisa diselesaikan sendiri. Ia mendesak Pemerintah Pusat membentuk Dewan Aglomerasi Jabodetabek agar penanganan banjir dan kemacetan terkoordinasi.
“Perlu political will dari kementerian terkait untuk menyinergikan kepala daerah Jabodetabek. Tanpa itu, banjir Jakarta akan terus berulang,” ujarnya.
Baca juga : 2 Juta Anak Kena Gangguan Mental
Trubus juga mengingatkan, mitigasi Pemprov harus lebih sigap. “Kalau BMKG sudah kasih peringatan cuaca ekstrem, anak buah Gubernur harus langsung gerak,” katanya.
Menurutnya, edukasi warga masih rendah dan pengawasan dinas lemah. Selama ini nunggu viral baru bertindak. Harusnya tiap musim hujan sudah rutin periksa pohon, saluran, dan sediakan peringatan dini. “Kalau pencegahan jalan, warga pun sadar nggak parkir di bawah pohon besar, nggak buang sampah sembarangan, dan nggak bangun di saluran air,” pungkas Trubus. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.