Sebelumnya
Anggaran juga dialokasikan untuk penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri sebesar Rp 2,70 triliun, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif Rp 2,36 triliun, penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit Rp 7,82 triliun, serta optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Rp 6,27 triliun.
“Dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang, kami membagi menjadi beberapa pos, yaitu pengendalian banjir dengan anggaran Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp 289,72 miliar,” bebernya.
Untuk sektor perhubungan, Pemprov DKI mengalokasikan subsidi transportasi umum, meliputi subsidi Transjakarta Rp 3,75 triliun, Bus Sekolah Rp 105,38 miliar, MRT Jakarta Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, serta layanan angkutan kapal perairan Rp 100,19 miliar.
Baca juga : Inter Akhiri Kutukan Bologna
“Untuk urusan ketenagakerjaan, kami akan terus mengadakan pelatihan keterampilan kerja kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) dengan anggaran sebesar Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A sebesar Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri sebesar Rp 4,33 miliar, dan pelatihan peningkatan produktivitas sebesar Rp1,25 miliar,” paparnya.
Di bidang pendidikan, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 19,75 triliun, atau 26,5 persen dari belanja daerah. Anggaran tersebut antara lain untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Rp 3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 399 miliar. Selain itu, disediakan anggaran sekolah swasta gratis Rp 282,46 miliar serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan Rp 126,12 miliar.
Sementara di sektor kesehatan, anggaran dialokasikan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar, penyediaan alat kesehatan Rp 165,16 miliar, serta Pasukan Putih Rp 43,49 miliar.
Baca juga : Malaysia Open 2026, Perang Saudara Di Ganda Putra
Untuk bantuan sosial, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar, serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar.
Di sektor industri dan perdagangan, anggaran dialokasikan untuk program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Rp 13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar.
Sementara, untuk urusan komunikasi dan informatika, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.
Baca juga : Efek Trump Tidak Ganggu Ekonomi RI
“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” tandasnya. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.