Perlu Reformasi Keamanan Dan Keselamatan Pariwisata

RM.id  Rakyat Merdeka - Di awal tahun baru 2026, pimpinan Komisi VII DPR RI mengingatkan pentingnya penguatan atau reformasi total faktor keselamatan dan keamanan (safety and security) wisatawan di seluruh destinasi wisata di Indonesia. Hal itu harus dilakukan setelah berbagai kejadian kecelakaan yang dialami oleh para wisatawan sepanjang tahun 2025.

”Faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr Evita Nursanty, MSc di Jakarta, Minggu (4/1/2026).

Evita menambahkan, harus ada perbaikan yang serius dari sisi tata kelola pariwisata nasional dengan menempatkan faktor safety and security atau faktor ’S’ sebagai yang utama setelah aksesibilitas, amenitas, atraksi atau 3A+S.

Baca juga : 85 Persen Sekolah Terdampak Banjir Sudah Siap Belajar

"Safety and security tourism harus menjadi pilar utama pariwisata Indonesia, agar sektor ini tumbuh aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan," katanya.

Sejumlah tragedi kecelakaan terjadi sepanjang tahun 2025 yang menyebabkan jatuhnya korban wisatawan.  Diantaranya tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, dekat Komodo National Park, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (26/12/2025) yang menyebabkan 4 wisatawan asal Spanyol tewas. Kemudian meninggalnya wisatawan asal Australia saat melakukan scuba diving di Sega­ra Beach, Tulamben, Bali pada Selasa (30/12/2025).

Sebelumnya tragedi juga dialami wisatawan asal Brasil saat melakukan pendakian di Gu­nung Rinjani, Lombok, NTB yang tewas setelah tergelincir dan jatuh ke jurang curam. Termasuk kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu (2/7/ 2025) menyebabkan 17 orang tewas dan puluhan hilang, tenggelamnya dua wisatawan di kawasan Pasir Putih, TWA Cagar Alam Pananjung, Pantai Pangandar­an, Kamis (25/12/2025) pagi. Tenggelamnya seorang wisatawan terseret ombak di Pantai Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (27/12/2025), dan banyak peristiwa lainnya di ob­jek wisata.

Baca juga : Pemerintah Hadirkan Pos SAPA

Menurut Evita, menjamin ke­se­lamatan wisatawan, pekerja pariwisata dan masyarakat lokal harusnya sejajar dengan upaya keras pemerintah untuk mengejar lebih banyak kunjungan wisatawan, meningkatkan length of stay, dan memperbesar pengeluaran wisatawan di destinasi wisata. Apalagi perlu diingat Indonesia merupakan negara kaya wisata maritim dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, dan negara ring of fire karena posisinya di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia dengan ratusan gunung api aktif, sehingga aspek keselamatan harusnya menjadi prioritas. Termasuk transportasi darat dan udara.

“Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem. Ini tidak boleh dianggap hal biasa,” tegas Evita.

Evita berharap Kementerian Pariwisata RI bisa mengambil inisitif baru untuk melakukan reformasi total sisi keselamatan dan keamanan pariwisata Indonesia dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Basarnas, Kepolisian, BNPB, Kemenhub, BSN, BMKG, TNI, Pemda, asosiasi meliputi reformasi regulasi, koordinasi, kelembagaan, ope­rasional dan penegakan hukum dengan menyentuh semua aspek termasuk kelemahan yang ada.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.