RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyiapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk pekerja dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk mengantisipasi jika banjir semakin parah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan tersebut bersifat situasional, akan diberlakukan apabila terdapat indikasi banjir yang signifikan.
Menurut Pram, banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu, tidak memerlukan kebijakan WFH, karena bertepatan dengan masa libur panjang (Isra Miraj dan akhir pekan).
Namun, kondisi tersebut akan berbeda apabila banjir parah terjadi pada hari kerja. “Tapi, kalau banjir seperti itu pada hari biasa, saya akan memutuskan untuk WFH,” jelas Pram di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Selain bagi pegawai dan pekerja, menurut Pram, kebijakan WFH juga akan berlaku pada sektor pendidikan jika terjadi banjir parah.
Baca juga : Dikalahkan Bodo, City Malu-maluin
Pemprov DKI, lanjut Pram, mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dari Pemerintah, serta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat intensitas hujan tinggi.
Selain itu, Pemprov DKI tetap berupaya mengantisipasi banjir dengan melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC). “Seluruh pompa yang dimiliki Pemprov DKI pun dimaksimalkan,” tandas mantan Sekretaris Kabinet ini.
Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Senin (12/1/2026) dini hari, membuat sejumlah wilayah Ibu Kota kebanjiran.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI pada Senin (12/1/2026), pukul 18.00 WIB, sebanyak 59 Rukun Tetangga (RT) dan 30 ruas jalan di Jakarta kebanjiran.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Mohammad Yohan menjelaskan, banjir dengan ketinggian 10-100 centimeter (Cm) itu, disebabkan curah hujan tinggi, serta luapan Kali Krukut dan Kali Ciliwung.
Baca juga : Indonesia Masters 2026, Ubed Tak Gentar Hadapi Mantan Juara Dunia
Tidak hanya banjir, Yohan menjelaskan, ada empat pohon tumbang yang dipicu hujan deras dan angin kencang. Empat pohon itu tersebar di empat wilayah kota administrasi, yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Yohan bilang, saat itu BPBD dan berbagai Dinas terkait dari Pemprov DKI diturunkan untuk mengevakuasi pohon roboh. “Petugas PLN juga dikerahkan, karena pohon tumbang itu menimpa kabel listrik,” kata Yohan.
Selain itu, hujan juga menyebabkan plafon Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara, rusak.
Melihat cuaca seperti itu, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bun Joi Phiau mengingatkan Pemprov DKI meningkatkan ke siagaan. Karena, banjir mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas warga Jakarta.
Seharusnya, menurut Bun, Pemprov sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk. “Tapi, ketika terjadi hujan deras dan banjir di beberapa tempat seperti Jakarta Utara yang parah, Pemprov seolah tidak siap menghadapi situasinya,” tandas Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
Baca juga : Prabowo Cabut 28 Izin Usaha Perusak Hutan
Bun pun mengingatkan Pemprov DKI memastikan ketersediaan dan kesiapan pompa air dan perlengkapan-perlengkapan evakuasi lainnya. “Kalau ada yang rusak, harus segera diperbaiki, agar bisa bekerja dengan optimal. Kemudian, perahu karet, tenda-tenda dan sebagainya juga perlu dipastikan ketersediaannya,” saran Bun.
Dia pun mendorong agar Pemprov DKI bekerja lebih proaktif dalam menghadapi musim hujan yang durasinya menjadi tidak menentu akibat perubahan iklim. “Pengerukan kali juga perlu diintensifkan. Got-got, saluransaluran air harus bersih dan lancar setiap waktu, agar airnya tidak tersumbat,” pesannya. [RAA/DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.