20 Hari, MBG Serap Dana 18 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Meski masih di awal tahun, serapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah ngebut. Sampai 20 Januari 2026, serapan anggarannya sudah mendekati Rp 18 triliun. Di sisi kualitas, kasus keracunan juga menurun drastis.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, penyerapan anggaran MBG hingga pekan ketiga Januari 2026 menjadi yang tercepat di antara lembaga negara lain.

“Pagi ini sudah mendekati Rp 18 triliun. Jadi ini mungkin salah satu badan atau kementerian yang sudah bisa merealisasikan anggaran sebesar itu,” kata Dadan, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Penerima manfaat program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini juga semakin banyak. Hingga 19 Januari 2026, tercatat 21.102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani sekitar 58,3 juta penerima manfaat. Setiap hari, dana operasional yang digelontorkan mencapai Rp 855 miliar.

Baca juga : Kondisi Ekonomi, IHSG Menguat Rupiah Melemah

Dadan menerangkan, penyaluran anggaran dilakukan langsung dari kas negara ke masing-masing SPPG. Skemanya dibagi 70 persen untuk pembelian bahan baku pangan, 20 persen untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen sebagai insentif mitra MBG.

Capaian awal 2026 ini melanjutkan tren realisasi tinggi sepanjang 2025. Tahun ini, realisasi anggaran program MBG sebesar Rp 55,2 triliun, melampaui target awal Rp 52,2 triliun.

“Pada 31 Desember 2025 kita tutup dengan jumlah SPPG sebanyak 19.188 unit dan melayani 55,1 juta penerima manfaat,” terang Dadan.

Tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan membuat produksi dan distribusi makanan bergizi ikut melesat. Sepanjang 2025, sekitar 3,7 miliar porsi MBG tersalurkan ke berbagai kelompok sasaran.

Baca juga : Prabowo Bertemu PM Starmer, Hubungan RI-Inggris Makin Erat

Di sisi lain, gangguan keamanan pangan juga menunjukkan perbaikan. Dadan mengungkapkan, puncak kasus keracunan MBG terjadi pada Oktober 2025 dengan total 85 kejadian. Setelah itu, trennya terus melandai.

Pada November 2025, jumlah kasus turun menjadi sekitar 40 kejadian. Angka tersebut kembali menyusut menjadi 12 kejadian pada Desember 2025. Memasuki Januari 2026, kasus tercatat tinggal 10 kejadian, meski target BGN tetap nol kasus.

Dia mengakui, kejadian itu diduga dipicu SPPG yang melanggar standar operasional prosedur (SOP). Namun, tren penurunan kasus menunjukkan perbaikan nyata di lapangan. 

Selain SOP, BGN juga mengejar kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Saat ini, sekitar 6.150 SPPG atau 32 persen dari total dapur MBG telah mengantongi sertifikat tersebut. “Kami kejar agar seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan,” kata Dadan.

Baca juga : Rendy Umboh: UU Pilkada Lebih Urgen Dan Mendesak

Tahun ini, BGN juga mulai menggeber akreditasi dan sertifikasi SPPG sebagai tolok ukur kualitas layanan. Nantinya, setiap dapur MBG akan dinilai berdasarkan mutu produksinya.

“SPPG yang unggul nilainya A. Sangat baik nilainya B. Baik nilainya C. Bahkan mungkin ada SPPG yang harus berjuang untuk terakreditasi,” ujarnya.

Ekspansi pun terus digenjot. Sepanjang 2026, BGN menargetkan 28.000 SPPG di kawasan aglomerasi dan 8.617 SPPG di daerah terpencil, dengan total penerima manfaat diproyeksikan mencapai 82,9 juta orang.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.