RM.id Rakyat Merdeka - Realisasi retribusi daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2025 adalah Rp 1,507 triliun. Meningkat 111 persen dibandingkan pada 2024 yang sebesar Rp 713,72 miliar. Retribusi jasa usaha, menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi hampir 50 persen.
Capaian ini diapresiasi Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Meski begitu, Legislatif meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi, tidak berpuas diri.
OPD diminta terus berinovasi dalam sistem dan strategi pemungutan retribusi, khususnya terkait pengelolaan parkir, melalui Unit Pengelola (UP) Perparkiran.
Baca juga : Bang Jay, Maafkan Inter Ya...
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo mengatakan, sektor parkir masih dihadapkan pada persoalan maraknya parkir liar yang berdampak pada belum optimalnya kontribusi pendapatan parkir ke kas daerah.
“UP Parkir, salah satu kendalanya adalah banyaknya parkir liar, sehingga pendapatan yang masuk ke Pemprov DKI belum maksimal,” kata Tri Waluyo, Kamis (29/1/2026).
Dia menyayangkan, potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang masih cukup besar. Sebab itu, Komisi C mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) DKI memperketat pengawasan terhadap pengelolaan parkir.
Baca juga : Hasil Tes Pramusim Sepang, Yamaha Akui Mesin M4 Loyo
Menurut dia, perlu evaluasi menyeluruh terkait sistem pengawasan di lapangan. Termasuk evaluasi struktural, karena terdapat dugaan pembiaran terhadap parkir liar. “Ini terjadi karena kurang pengawasan, atau justru ada pembiaran dengan tanda petik adanya pihak yang membekingi,” ucapnya.
Selain itu, tegas Tri, UP Parkir harus memperketat pengawasan di masing masing wilayah. Komisi C juga akan mengawasi secara ekstra. Termasuk memberikan teguran. “Agar kebocoran-kebocoran di lapangan dapat diminimalisir,” tegas Tri.
Fakta di lapangan, sambung dia, pengelolaan parkir liar tidak seluruhnya oleh warga sekitar. “UP Parkir menyampaikan, parkir liar dikelola Akamsi (anak kampung sini), tapi di lapangan ada juga orang luar yang di-hire, dengan tanda petik, oknumoknum tertentu dari luar yang dipekerjakan,” ungkapnya.
Baca juga : Sukses Cetak Sejarah, Takaichi Kian Menyala
Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Masdess Aroufy menanggapi sorotan terkait maraknya parkir liar. Dia menjelaskan, praktik tersebut umumnya terjadi pada parkir tepi jalan (on street). Belum masuk dalam lokasi binaan resmi Dishub.
“Ada warga setempat yang mengelola parkir secara konvensional dan masih menggunakan sistem tunai,” dalih Masdess.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.