RM.id Rakyat Merdeka - Suasana penuh semangat dan haru mewarnai kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan pada Jumat (3/7/2026). Ratusan orang tua, calon siswa, serta tamu undangan memadati area sekolah untuk menyaksikan secara langsung.
Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sekitar pukul 16.30 WIB disambut meriah oleh para siswa melalui berbagai penampilan, mulai dari yel-yel, baris variasi, tari Gadis Bersolek Betawi, demonstrasi karate, pidato dalam tiga bahasa, yakni Mandarin, Arab, dan Inggris, hingga paduan suara serta pembacaan puisi.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menegaskan komitmennya mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, termasuk menyiapkan lokasi bagi penambahan kapasitas hingga 1.000 siswa di Jakarta.
"Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya untuk Sekolah Rakyat yang ada di Jakarta ini. Seperti kita ketahui harapannya sekarang ini sebenarnya di tahun pertama ada kurang lebih 470 siswa dan ada 408 yang memenuhi kriteria. Di tempat ini ada 190 yang menerima KJP," kata Pramono.
Setelah berdialog dengan para siswa dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Pramono mengaku terkesan dengan capaian para peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Baca juga : Pramono Prioritaskan Pembangunan Rusun Marunda Klaster C dan Rorotan 9
"Saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar Pemerintah DKI Jakarta sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa Pak Menteri, kami akan secara apa mendalam mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding Sekolah Rakyat untuk 1.000 siswa," katanya.
Pramono mengatakan, perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu telah menjadi bagian dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta melalui berbagai program, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program pemutihan ijazah.
"Dan itu sama persis seperti apa yang saya lakukan dengan KJP, KJMU, pemutihan ijazah, bahkan tadi sebelum saya keluar ruangan juga ada yang minta untuk ibu-ibu anaknya belum ditebus ijazahnya kami akan langsung tindaklanjuti," ujar Pramono.
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi pintu masuk bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan.
"Sehingga semangatnya sama dan kami akan menindaklanjuti mudah-mudahan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang belum beruntung untuk bisa menatap masa depan menjadi lebih baik," ujar Pramono.
Baca juga : DPD Dukung Pengembangan Bandar Antariksa Nasional Di Pulau Biak
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menilai kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Terima kasih saya kepada Pak Gubernur, Pak Pramono Anung yang berkenan untuk bisa melihat langsung pembelajaran di Sekolah Rakyat. Dan saya berterima kasih selama ini kita sudah berkolaborasi untuk supaya penyelenggaraan Sekolah Rakyat bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dari program strategis Bapak Presiden Prabowo," kata Saifullah.
Saifullah Yusuf juga menyambut baik komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung penambahan kapasitas Sekolah Rakyat. Menurutnya, pemerintah pusat saat ini telah menyiapkan sejumlah lokasi sementara yang akan digunakan sebagai sekolah rintisan sambil menunggu pembangunan gedung permanen.
"Harapan Pak Presiden agar khusus DKI Jakarta ada tambahan sekolah rintisan yang bisa menampung tidak kurang dari 1.000 siswa Sekolah Rakyat untuk di DKI Jakarta," katanya.
Ia menjelaskan, terdapat sekitar 10 titik di Jakarta yang disiapkan sebagai lokasi sekolah rintisan. Delapan di antaranya saat ini telah memasuki tahap renovasi, termasuk gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Pejompongan serta lokasi di Marunda dan Curug.
Baca juga : Gerindra Dukung Penambahan PLBN, Perbatasan Harus Jadi Beranda Terdepan RI
"Gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU. Nah, dalam rangka untuk bisa menampung 1.000 siswa itu kita mendapatkan sekitar 10 titik. Dari 10 titik itu ada 8 yang sudah dalam proses renovasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan kuota Sekolah Rakyat secara nasional. Khusus Jakarta, pemerintah juga tengah membangun gedung permanen Sekolah Rakyat di atas lahan milik Kementerian Sosial.
"Secara keseluruhan ada penambahan kuota yang rencana pertama itu ada sekitar 1.000 siswa setiap kabupaten/kota. Tapi sekarang ditingkatkan mudah-mudahan sampai 2.000 nanti per kabupaten/kota," katanya.
Menurutnya, Jakarta idealnya memiliki lebih dari satu gedung permanen Sekolah Rakyat agar dapat menjangkau lebih banyak anak yang belum mengenyam pendidikan. Ia juga menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah, termasuk di Jakarta, sehingga kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas akses pendidikan.
"Jadi memang kita kekurangan lahan tadi betul. Ya, untuk itu Presiden ingin ada percepatan supaya nanti nggak ketinggalan ya, yang lain sudah bisa cepat sementara di Jakarta nanti lambat karena fasilitas gedung permanennya belum ada," imbuhnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.