RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera memperbaiki lift jembatan penyeberangan orang (JPO) yang mengalami kerusakan.
"Saya sudah meminta kepada semua OPD, kalau ada kerusakan lift segera diperbaiki," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono setelah menerima laporan mengenai lift JPO di kawasan Senayan yang disebut telah mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan selama beberapa bulan.
"Yang Senayan, karena saya belum tahu ya, nanti saya minta untuk dicek," lanjutnya.
Baca juga : Pramono Kebut Perbaikan JPO Tendean Yang Rusak Tersangkut Crane
Berdasarkan informasi sebagian besar lift JPO di sejumlah titik di Jakarta saat ini telah kembali beroperasi setelah sebelumnya dilakukan perbaikan. Beberapa di antaranya berada di kawasan Sarinah dan sejumlah lokasi lain yang sebelumnya sempat menjadi perhatian masyarakat.
"Tetapi yang lain-lain rasanya sekarang ini lift-nya sudah jalan, termasuk yang dulu dikhawatirkan di Sarinah, kemudian di beberapa tempat," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menjaga seluruh fasilitas publik yang telah dibangun Pemprov DKI Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono sebagai respons atas masih adanya kasus pencurian dan kerusakan fasilitas publik di sejumlah titik di Jakarta. Menurutnya, menjaga fasilitas umum merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga.
Baca juga : Resmikan 5 Bendungan, Prabowo Yakin RI Akan Jadi Lumbung Pangan Dunia
"Ya inilah bagian dari kota yang penduduknya lebih dari 11 juta. Tentunya tidak semuanya apa yang sudah kita persiapkan itu terjaga dengan baik," ucap Pramono.
Meski demikian, Pemprov DKI tetap berkomitmen melakukan pemeliharaan sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap aset-aset publik. Menurutnya, tidak ada kompromi bagi masyarakat yang merusak atau mengambil fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran publik.
"Kalau dia, misalnyalah, apakah penerima bansos ataukah penerima fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta yang begitu-begitu saya tidak akan kompromi, kita tidak akan berikan lagi kepada yang bersangkutan," jelas Pramono.
Pramono menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga aset publik sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tindakan serupa tidak kembali terjadi.
Baca juga : Prabowo Terima Thaksin dan Putrinya di Kertanegara, Ini Yang Dibicarakan
"Karena fasilitas publik itu harus dijaga bersama," tutup Pramono.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.