RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mampu mendengar suara masyarakat secara terbuka, mengolah aspirasi secara ilmiah, serta menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif. Di tengah berbagai perubahan, kemampuan pemerintah mendengar masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab menjadi semakin penting.
Karena itulah, sambung Pramono, Pemprov DKI menjadikan data dan opini publik sebagai dasar penyusunan kebijakan. Apalagi lebih dari 11 juta jiwa menggantungkan hidup dan menjadikan kota ini sebagai rumah, yang masing-masing memiliki latar belakang, kebutuhan, dan pandangan yang beragam
“Keragaman ini menuntut pemerintah menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan warganya, dan mengambil keputusan berbasis data,” ujar Pramono saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (27/7/2026).
Baca juga : Hari Anak Nasional, Pertagas Hadirkan Petualangan Seru Edukatif
Ia menjelaskan, Pemprov DKI menghimpun aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, aplikasi JAKI, kanal pengaduan publik, hingga forum partisipasi masyarakat. Informasi tersebut dimanfaatkan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan, serta menyempurnakan kebijakan daerah.
Menurut Pramono, pemanfaatan data harus diikuti keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan warga. Hal itu menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kebijakan publik yang efektif juga sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Saya meyakini kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintahnya hadir secara transparan, responsif, dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,” katanya.
Baca juga : Surya Paloh: Garda Pemuda Harus Jadi Mata Dan Telinga Partai NasDem
Pramono juga menyambut baik penyelenggaraan WAPOR Asia Pacific 2026 di Jakarta. Menurutnya, forum tersebut sejalan dengan transformasi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap riset, inovasi, dan kolaborasi. Karena itu, Pemprov DKI akan terus memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.
Ketua Penyelenggara WAPOR Asia Pacific 2026, Philips J. Vermonte, mengatakan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan posisi strategisnya sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Ia berharap konferensi tersebut dapat memperkuat peran opini publik dalam proses politik dan penyusunan kebijakan.
“Mudah-mudahan ini menjadi sumbangan bagi Indonesia yang opini publiknya semakin kuat, di mana opini publik menjadi bagian penting dari proses politik dan kebijakan,” kata Philips.
Baca juga : Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Kebut Belanja dan Jaga Daya Beli Masyarakat
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Prof. Jamhari Makruf, menekankan pentingnya penguatan metodologi agar riset opini publik dapat dipercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan.
“Kita berharap survei-survei di Indonesia sound secara metodologi sehingga bisa diterima dengan baik oleh semua pihak,” ujarnya.
Konferensi WAPOR Asia Pacific 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Forum bertema Public Opinion in a Fast-Changing World itu diikuti 110 peserta dari 21 negara dan membahas metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga geopolitik. (Rizki Guntur Sembiring/Magang)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.