RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan kegagalannya membangun rumah susun sewa pada 2019. Dari 10 rencana lokasi rusun, tak ada yang terealisasi pembangunan fisiknya. Proses lelang dituding sebagai biangnya.
Adapun 10 rusun dimaksud yakni pembangunan Rusun PIK Pulogadung sebanyak 510 unit; Inspeksi BKT 422 unit; Karanganyar 421 unit; Cakung Barat 542 unit; dan Penjaringan 1.116 unit.
Kemudian di Padat Karya 512 unit; Kelapa Gading 151 unit; Pulo Jahe 224 unit; PIK Pulogadung tahap dua sebanyak 1.369 unit; dan Cipinang Besar Utara sebanyak 256 unit.
Kepala Bidang Perumahan DKI Jakarta, Triyanto mengaku, rendahnya penyerapan disebabkan kendala pada lelang. Sehingga target pembangunan dan revitalisasi 10 rusun, tidak ada yang terealisasi.
“Dari 10 lokasi rusun yang kita akan bangun, semua tidak terealisasi pelaksanaan fisiknya. Namun ada tiga lokasi uang muka yang terbayarkan. Kendalanya semua di lelang,” tuturnya.
Mengenai hal ini, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, berdasarkan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) hanya mampu menyerap 20,36 persen anggaran atau sebesar Rp 74,8 miliar dari total anggaran pembangunan sebesar Rp 367,5 miliar.
“Sangat disayangkan, ketika rakyat membutuhkan, anggaran ada, tapi realisasinya sangat kecil. Ini harus jadi perhatian. Agar Dinas Perumahan lebih konsentrasi lagi ke (pembangunan) rusun,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ida menuturkan, salah satu kendala yang dialami Dinas PRKP dalam pembangunan adalah gagal lelang. Dengan demikian, ia menyarankan agar Dinas PRKP mempererat lagi sinergitas kerja dan komunikasi dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta.
“Yang jadi masalah, karena tidak ada komunikasi yang baik. Saya menekankan, ke depannya agar melakukan koordinasi antar dinas terkait,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, jika pembangunan rusun molor, yang terkena imbasnya adalah warga. Penghuni rusun Karang Anyar misalnya. Mereka harus mengontrak karena rusun Karang Anyar, direvitalisasi total. "Kalau pembangunan sampai tiga tahun, berarti mereka tambah lama mengontrak di luar," ujar Ida.
Untuk diketahui, besaran tarif retribusi pada unit rusunawa juga telah ditetapkan melalui Pergub Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Layanan Perumahan.
Besaran tarif retribusi tersebut antara lain, bagi masyarakat umum berpenghasilan Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 4.500.000 per bulan, dikenakan retribusi sebesar Rp 765.000 per bulan, di luar tagihan pemakaian listrik dan air. Lokasi yang dikenakan tarif tersebut terdapat di 11 lokasi.
Sementara bagi masyarakat umum berpenghasilan Rp 4.500.000 sampai Rp 7.000.000 per bulan, dikenakan retribusi sebesar Rp 1.500.000 per bulan, di luar tagihan pemakaian listrik dan air. Lokasi yang dikenakan tarif tersebut untuk saat ini hanya di rusunawa KS Tubun, Jakara Barat.
"Sekarang, hunian yang layak menjadi masalah bagi sebagian warga. Terutama kalangan menengah ke bawah. Gubernur Anies Baswedan sepertinya tidak fokus melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan orang kecil. Terlalu sibuk dengan proyek mercusuar," kritiknya.
Pembangunan rusun, Ida mengingatkan, penting untuk mengatasi besarnya kekurangan hunian layak huni dengan biaya sewa terjangkau di Jakarta. Selain itu, pembangunan rusun ini merupakan salah satu visi dan misi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga sangat ditunggu. Agar Pemprov dapat melakukan penertiban permukiman liar di DKI Jakarta.
“Bagaimana kemudian Pemprov mau melakukan penertiban pemukiman liar ketika penggantinya belum ada? Itu vital untuk perencanaan mengentaskan persoalan perumahan-perumahan liar itu,” jelas dia.
Namun, pembangunan sebanyak enam ribuan unit rusun ini menurut Ida masih jauh dari yang ditargetkan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov sendiri mencanangkan akan membangun sebanyak 225 ribu rusun selama lima tahun.
“Kalau 225 ribu rumah susun dibagi lima tahun, kira-kira harus ada sekitar hampir 40 ribuan sekian (unit). Kalau baru 6.000, ya baru kecil-kecilan namanya itu. Masih jauh dari target,” ujarnya. [MRA]
Baca juga : Pelaksanaan Pilkada Bisa Belajar dari Pemilu di Korsel
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.