RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong upaya perbaikan pemberantasan korupsi melalui momentum Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Informasi dan Data KPK Mochammad Hadiyana, selaku Chair Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 dalam diskusi media bertajuk "Indeks Persepsi Korupsi dan Momentum Presidensi G20 Indonesia", yang digelar oleh PWYP Indonesia, Jumat (18/2).
Kinerja pemberantasan korupsi salah satunya diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang dirilis oleh Transparansi Internasional setiap tahunnya.
Baca juga : Presidensi G20, Buka Peluang Perluasan Akses Petani Ke Pasar Global
"Dari hasil pengukuran IPK 2021 menunjukkan beberapa pekerjaan rumah bagi Indonesia, terutama pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi politik. Gelaran Presidensi G20 ini bisa kita jadikan momentum perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia secara menyeluruh," ujar Hadiyana, dalam siaran pers, Sabtu (19/2).
Oleh karena itu, KPK memasukkan 2 rekomendasi IPK 2021 ke dalam isu prioritas ACWG G20. Pertama, perlunya mengembalikan independensi dan kewenangan otoritas lembaga pengawas kekuasaan. Sementara yang kedua, perlunya keseriusan dalam menangani kejahatan korupsi lintas negara.
Hadiyana menjelaskan, kenaikan poin pada beberapa indeks ekonomi terkait kemudahan berusaha, tidak bisa dilihat secara parsial. Jangan sampai, mudahnya memulai bisnis karena adanya suap.
Baca juga : Menteri Sakti: Perpres RZ KAW Momentum Percepatan Investasi Kelautan
Pembenahan sistem politik yang rentan terjadi korupsi bukan merupakan upaya yang sederhana. Pembenahan harus dilakukan secara kompleks. Bukan hanya pada partai politik, melainkan juga pemilihan umum, hingga pemanfaatan teknologi Informasi.
Sejalan dengan Hadiyana, Chair Anti-Corruption Working Group C20 Indonesia Dadang Trisasongko menyatakan pentingnya membawa hasil IPK 2021 ke forum ACWG G20.
Momen ini menjadi kesempatan negara-negara dalam memberantas korupsi secara global. Baik dengan cara memperbaiki negaranya masing-masing maupun sebagai perjanjian bilateral.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.