RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para Pendamping Lokal Desa (PLD).
Tak hanya memberikan fasilitas pembelajaran melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa, tapi juga usulan konkret terkait kenaikan honorarium dari para pendamping desa.
"Saya terus perjuangkan hal ini dengan kordinasi dengan berbagai pihak. Informasi yang saya terima sudah berada di meja Menkeu (Menteri Keuangan). Semoga segera ada jawaban atas ikhtiar ini," ungkap Abdul Halim Iskandar saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten di Hotel Lorin, Senin (4/4) malam.
Baca juga : Kementan Janji Kendalikan Stok Pangan Di 34 Provinsi
Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengatakan, pendamping desa merupakan ujung tombak dari pembangunan desa.
Keberadaan pendamping desa turut menentukan eksistensi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). "Penopang eksistensi Kemendes itu, Pertama, Birokrat, Kedua adalah Pendamping Desa," tuturnya.
Lantaran begitu strategisnya peran pendamping desa, Gus Halim dalam berbagai kesempatan selalu menyebut pendamping desa sebagai anak kandung Kemendes PDTT. Karena itu, Kemendes PDTT terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka.
Baca juga : Ace Hasan Cek Layanan Kesehatan Haji Di Madinah
"Selain kesejahteraan kami juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas para pendamping dengan program RPL Desa," ungkap Gus Halim.
Saat ini, dia mengaku tengah berupaya untuk menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Daerah Banten dan Jawa Barat untuk merealisasikan Program RPL Desa bagi Kades, Perangkat Desa, dan Pendampingan desa.
Di Jawa Timur, program RPL ini telah berjalan di mana Kemendes PDTT bekerja sama dengan Pemkab Bojonegoro untuk memberikan beasiswa bagi stakeholder desa yang ingin meningkatkan kapasitas keilmuan.
Baca juga : Harga Acuan Keekonomian Migor Curah Dipatok Rp 21.034 Per Kg
"Program RPL Desa dengan beasiswa dari Pemkab Bojonegoro sedang berlangsung di dua universitas yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dan Universita Negeri Surabaya. Jumlah peserta sebanyak 1.067 mahasiswa Strata Satu dengan beasiswa UKT sebesar Rp 22 juta," bebernya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.