RM.id Rakyat Merdeka - Menjelang Pemilu 2024, mesin-mesin politik akan banyak bergerak untuk mendulang suara. Para politisi akan menggunakan berbagai strategi untuk memenangkan kontestasi. Bahkan, ada potensi penggunaan politik identitas dalam upaya meraih simpati publik.
“Isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimainkan para pihak yang sesungguhnya telah teridentifikasi merupakan kelompok kepentingan yang ingin menang dengan berbagai cara. Hal seperti ini harus dicegah secara dini agar proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai,” ujar Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang KH Amas Tadjuddin, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (10/2).
Baca juga : Banyak Dikunjungi Partai Politik, Golkar Menang Pengalaman
Ia mengungkapkan, politik SARA yang demikian memicu situasi masyarakat menjadi "panas" dan mudah "terbakar". Terlebih jika dibumbui ujaran kebencian dengan "digoreng" minyak bernuansa asing, sehingga menimbulkan gangguan kerukunan, berakhir pecah konflik terbuka.
“Produksi hoaks dan fitnah meningkat, bahkan dalil ayat-ayat suci tersebar dimanipulasi sedemikian rupa guna mencekoki dan membodohi umat. Yang penting menang,” imbuhnya.
Baca juga : Silaturahmi Elite Politik Bikin Iklim Kompetisi Pemilu Sehat
Hal tersebut yang coba dikritisi Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten ini. Tatkala misi untuk kepentingan rakyat tak lebih hanya sebagai narasi untuk mengklaim sebuah kebenaran sepihak, dan hanya sebagai alasan pribadi atau janji dalam kampanye belaka yang dilakukan secara individu bahkan berjamaah.
Berkaca pada Pemilu 2019, kontestasi ikut diwarnai dengan nuansa permusuhan. Jika dipandang perlu, bagi pihak yang dianggap tidak sepaham dan beda pilihan dengan kelompoknya, segera dilayangkan tuduhan ‘anda salah, kafir, munafik, musyrik, murtad’. “Inilah inti persoalan (berbalut nafsu) golongan manusia dalam jagat politik jelang pemilu,” ungkap Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Banten ini.
Baca juga : Jokowi Hadiri Rapim Polri-TNI Tentang Pengamanan Pemilu 2024
Oleh karena itu, lanjut Amas, perlu peran aktif dan kearifan semua tokoh untuk melakukan deteksi dini dan pencegah dini sebelum rumah Indonesia menjadi ‘panas terbakar’ dan hangus meluas. “Dalam situasi seperti ini, jalan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, aparat kepolisian, Lembaga lainya, serta KPU-Bawaslu adalah bagian dari jalan upaya serius untuk mewujudkan Indonesia rukun, yang perlu didukung seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari solusi menjaga Pemilu 2024 berkualitas,” jelasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.