RM.id Rakyat Merdeka - Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan mencapai level tertinggi, yakni sebesar 80,6 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyatakan angka 80,6 persen kembali menempatkan Korps Adhyaksa di posisi tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya.
"Public trust Kejaksaan kini berada di angka 80,6 persen, menempatkan Kejaksaan tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain," ujar Burhanuddin, saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Atas Capres dan Partai Jelang 2024’ secara virtual, Minggu (30/4).
Burhanuddin menjelaskan, di antara tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, Kejaksaan Agung selalu berada di posisi teratas, di bawah TNI dan presiden.
Korps Adhyaksa juga berhasil melampaui lembaga penegak hukum lain seperti pengadilan, Polri dan KPK. Bila diurutkan lima lembaga teratas, yakni TNI, presiden, Kejaksaan Agung, pengadilan dan Polri.
Pada survei sebelumnya, periode Februari 2023, public trust Kejaksaan baru menyentuh 77,8 persen. Artinya, ada peningkatan sebesar 2,8 persen.
Angka ini sekaligus menegaskan kinerja Kejaksaan Agung di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat.
"Kejaksaan Agung masih konsisten selama beberapa bulan terakhir sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik," imbuhnya.
Baca juga : Survei Indikator: Kalau Pilpres Digelar Hari Ini, Pemenangnya Ganjar-Erick
Survei Indikator turut memotret penanganan kasus korupsi di Kejaksaan. Hasilnya, dari 28,4 persen yang mengetahui penanganan kasus korupsi di Kejaksaan, mayoritasnya menjawab perkara minyak goreng (32,7 persen).
Terbanyak kedua adalah kasus bansos Covid-19 25,4 persen, disusul Jiwasraya 7,5 persen.
"Sekitar 28,4 persen yang mengetahui penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung dalam setahun terakhir, kasus minyak goreng dan bansos Covid-19 menjadi yang paling populer," ungkapnya.
Survei yang dijalankan pada 11-17 April 2023 ini, mengambil populasi seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Baca juga : Survei Poltracking: Prabowo dan Erick, Menteri Paling Diapresiasi Publik
Penarikan sampel berjumlah 1.220 orang ini, dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sampel berasal dari seluruh provinsi, yang terdistribusi secara proporsional.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random, sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.